Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono mencurigai adanya “Tim Mafia” lama di Kementerian Pekerjaan Umum yang menghambat pembangunan proyek infrastruktur yang dicanangkan Presiden Joko Widodo selama ini. Sehingga, pembangunan proyek Infrastruktur banyak sekali yang mangkrak dibawah kepemimpinan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono.

Seperti, jalan tol sepanjang 1000 kilometer, jalan perbatasan antar negara, satu juta pembangunan rumah dan pembangunan 49 waduk. Sehingga, berpengaruh pada percepatan pertumbuhan ekonomi nasional yang setiap tahun direncanakan pemerintah.

“Penyebab mangkraknya proyek-proyek tersebut disebabkan karena adanya dugaan pratek permafiaan di Kementerian PUPR dengan modus operandi pencaloan proyek-proyek pembangunan infrastruktur,” ujar Arief dalam keterangannya, Jumat (6/1/2017).

Diduga, lanjut dia, para mafia lama tersebut bangkit di era Basuki Hadimuljono yang banyak melakukan pengaturan penempatan Satuan Kerja (Satker) dan Kepala balai di daerah-daerah untuk mengatur dan mengelola anggaran kementerian PUPR. Agar, kata dia, bisa memuluskan paket-paket proyek di PUPR untuk para mafia PU di daerah yang berprofesi sebagai Kontraktor.

Perlu diketahui, sambung Arief, dari target Presiden Jokowi terkait pembangunan jalan tol 1000 kilometer secara nasional dalam 5 tahun, kini baru selesai 100 kilometer. Itupun, sebut dia, baru selesai dibangun kontruksi, sedangkan pembebasan lahan untuk jalan tol baru dilakukan sepanjang 200 kilometer hingga akhir november 2016.

“Artinya dua tahun baru 10 persen, itu pun baru kontruksi saja. Nah sementara, pemerintahan Joko Widodo efektif tinggal 2 tahun lagi. Diperkirakan sampai jelang pilpres hanya mencapai 20 persen realisasinya,” terang Ketua Presidium Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN itu.

Sementara, terkait pembangunan dan program revitalisasi waduk serta sarana pertanian yang diharapkan bisa mempercepat programan swasembada untuk menciptakan ketahanan pangan juga diprediksi akan gagal di 2017. Sebab, walaupun sudah ada 25 kontrak pembangunan waduk, belum juga ada realisasinya.

“Itu karena ketidakmampuan Menteri PU dalam berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan persoalan pembebasan lahan,” cetus dia.

Menurut Arief, ada kebocoran anggaran di kementrian PUPR lantaran dari serapan anggaran yang hampir 90 persen namun output yang dihasilkan tidak sesuai. Hal ini, dibuktikan dengan banyak pesakitan dari operasi tangkap tangan di PUPR oleh KPK.

“Kalau udah begini, kinerja menteri PUPR yang seharusnya bisa diandalkan presiden untuk mensukseskan program pembangunan proyek infrastruktur ternyata justru akan membuat kegagalan bagi pemerintahan Joko Widodo. Sehingga saat Jokowi mencalonkan kembali sebagai capres tidak bisa dijadikan modal kampanye keberhasilan Presiden Joko Widodo nantinya,” pungkas dia.

Untuk itu, Arief menyarankan, agar Menteri PUPR sebaiknya menjadi salah satu menteri yang layak di reshuffle. Sedangkan, KPK harus membongkar kasus gurita korupsi di PU dari kasus Damayanti.

“Sebaiknya juga memeriksa Menteri PUPR Karena diduga ada komunikasi antara Damayanti dan Menteri PU. Semua ini agar menjadi terang benderang terkait kasus suap di kementerian PUPR,” tandas Arief.[Nailin In Saroh]

()

(Andy Abdul Hamid)