Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siraj didampingi Waketum PBNU Maksum Mahfudl, Sekjen PBNU Helmy Faisal Zaini saat konferensi pers seputar pembakaran bendera Tauhid di kantor PBNU, Jakarta, Rabu (24/10/2018). PBNU menyatakan sebagai bentuk jaminan atas tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) maka segala bentuk upaya menuju makar harus ditindak tegas. Menurutnya, berdasarkan temuan tim pencari fakta yang dibentuk PBNU, pengibaran HTI tak cuma terjadi di Garut. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menyatakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) siap menjadi mediator untuk menyelesaikan persoalan antara pemerintah China dengan muslim Uighur di Xinjiang.

Hal ini dilontarkan Said Aqil saat menerima kunjungan Duta Besar Cina untuk Indonesia, Xiao Qian di kantor PBNU, Jakarta, Senin (24/12).

“NU memiliki rekam jejak menjadi juru damai antara dua kelompok yang berkonflik. Mulai dari konflik Pattani-Pemerintah Thailand, Sunni-Syiah di Irak, hingga Taliban-Pemerintah Afghanistan. Meski yang terakhir masih terus diupayakan hingga hari ini,” katanya.

Said Aqil yang ditemani beberapa pengurus PBNU dan Dubes Qian membicarakan persoalan Muslim Uighur di Xinjiang yang menjadi pemberitaan hangat belakangan ini.

PBNU berpandangan bahwa persoalan muslim Uighur di Xinjiang menjadi persoalan domestik bila berkaitan dengan separatisme dan bersifat politis.

“Siapa pun tidak bisa ikut campur,” ucap Said Aqil.

Namun, lanjut dia, jika persoalannya berkaitan dengan agama Islam atau muslim Uighur itu sendiri maka itu menjadi persoalan semua umat Islam di seluruh dunia.

“NU akan ikut dan terus bersuara jika persoalan muslim Uighur-China adalah persoalan agama,” ujar Said Aqil, menegaskan.

Sementara itu, Duta Besar China untuk Indonesia Xiao Qian menuturkan, semua masyarakat China dari berbagai suku memiliki kebebasan dalam beragama, termasuk Uighur.

Menurutnya, persoalan di Xinjiang adalah persoalan separatisme. Ada sekelompok orang yang ingin membuat Xinjiang berpisah dengan China, bahkan menggunakan kekerasan dan terorisme.

Menghadapi kelompok-kelompok seperti itu, kata Dubes Qian, China mengambil beberapa langkah kebijakan, di antaranya mengadakan program pendidikan vokasi.

Dia mengklaim program tersebut sukses karena banyak orang yang masuk program pendidikan tersebut memiliki keterampilan dan memperoleh gaji.

Ant.

(Teuku Wildan)