Jakarta, Aktual.com – Indonesia bukan hanya representasi kepentingan politik yang diwakili oleh keberadaan fraksi-fraksi di DPR-RI. Indonesia bahkan jauh lebih dalam dan mengakar adalah representasi dari wilayah teritorial yang secara adminitratif terbagi kedalam 34 Provinsi dan kini tercermin dari keberadaan DPD-RI.
Secara singkat bisa dikatakan, jika partai politik adalah representasi dari ideologi dan kepentingan politik warganegara. Maka DPD-RI harusnya merupakan representasi dari warna-warni identitas nasional yang membentuk ke-Indonesiaan.
Demikian disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia, Grace Natalie, dalam keterangan persnya, Senin (5/9).
Diungkapkan dia, keberadaan lembaga DPD jika ditarik mundur justru adalah pondasi utama yang tercermin dari semangat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Meski proses pembentukan negara-bangsa tersebut telah dimulai jauh sebelumnya, namun pernyataan persatuan nasional dan jahitan pertama identitas nasional terjadi di 28 Oktober.
Pada saat itu yang bersumpah adalah perwakilan Jong Java, Jong Sumatera, Jong Celebes dan lain-lain. Meski mereka berlatarbelakang ideologi berbeda, namun memiliki mimpi yang sama tentang sebuah bangsa baru bernama Indonesia.
“Jadi jika bicara tentang penguatan DPD-RI, maka yang paling utama adalah peran dalam menjaga Persatuan dan Identitas nasional,” ucap Grace.
Dalam hal ini posisi peran penting DPD tidak terbantahkan. Tinggal bagaimana ini tidak berhenti menjadi sekedar jargonistik. Ia mencatat sedikitnya ada empat perubahan mendasar yang harus dilakukan untuk mendukung peran dan fungsi DPD agar mampu menjalankan perannya.
Pertama, memberikan kewenangan untuk menjadi mitra strategis Presiden dalam menyusun RAPBN. Teruatama peran aktif dalam Musrembang dari tingkat Desa sampai menjadi RAPJM dan RAPJP. Hal ini untuk memastikan agar anggaran nasional sudah merupakan representasi semua kelompok dan teritori di Indonesia. Tidak hanya menjadi reprresentasi kepentingan politik.
“Kedua, memberikan kewenangan kontrol dan intervensi terhadap Peraturan dan Kebijakan Daerah yang tidak sesuai dengan identitas dan nilai kebangsaan Indonesia,” jelasnya.
Ketiga, setiap tahun menerbitkan sebuah dokumen Laporan Kebangsaan Indonesia yang menjadi rujukan semua lembaga pemerintah dan non pemerintah. Dokumen ini wajib menyertakan data-data kuantitatif mengenai indikator-indikatorarah pembangunan nasional, capaian kepentingan nasional, ancaman nasional dan rumusan strategi nasional.
Laporan ini akan menjadi rujukan pentingbagi Presiden dan DPR-RI serta bahkan kalanganusaha untuk menyusun program kerja tahunan. Dokumen terkait haruis diterbitkan setiap[ akhirtahun.
Keempat, keanggotaan DPD harus juga memikirkan representasi kaum rentan yang tidak akan mungkin melalui proses pemilihan. Seperti perwakilan adat, perwakilan aliran kepercayaan, perwakilan kaum difabel dan perwakilan pensiunan PNS/TNI/Polri.
“Dengan empat langkah itu, maka DPR RI akan hadir bukan lagi sekedar penjahit, tapi menjadi benang utama kebangsaanIndonesia. Tanpa itu maka jalannya gerak kebangsaan Indonesia akan jauh ditinggalkan oleh indikator-indikator ekonomi dan sosial laiinnya,” ucap Grace.
Resiko utama yang dihadapi adalah tanpa disadari proses disintegrasi nasional sedang berlangsung ditengah hiruk-pikuk politik dan hingar-bingar pertarungan ekonomi.
PSI akan menjadi partai politik pertama yang akan mengusulkan dan mengawal penguatanlembaga DPD, demi kokohnya kehidupan kebangsaan Indonesia dalam konteks Bhineka Tunggal Ika di masa mendatang.(Soemitro)
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Andy Abdul Hamid
