Beranda Nasional DPR Pertanyakan Bantuan Kapal Nelayan yang Belum Merata

DPR Pertanyakan Bantuan Kapal Nelayan yang Belum Merata

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono

Jakarta, aktual.com – Anggota Komisi IV DPR-RI, Azikin Solthan mempertanyakan mekanisme pemberian bantuan kapal nelayan yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Azikin menyebut bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan berukuran 5 Gross Tonnage (GT) ternyata tidak terealisasi pada beberapa daerah di Indonesia.

“Khususnya di Sulawesi Selatan pada tahun 2022. Kapal 5 GT ini sudah kami janjikan langsung di depan koperasi nelayan untuk mendapatkan kapal tersebut, tapi sampai bulan Desember (2022) kapal ini tidak ada,” ujar dia dalam Rapat Kerja dengan Menteri KKP di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (17/1) kemarin.

Menurut Azikin, pihaknya sempat menelusuri terkait bantuan kapal dari KKP ini. Dan, ternyata tersiar kabar kalau bantuan kapal ini mengalami gagal tender.

“Saya tidak tahu bagaimana. Untuk itu Bapak Menteri, mohon dengan hormat agar kapan ini dapat direalisasikan. Karena kami sudah menjanjikan kepada kelompok koperasi yang ada di Sulawesi Selatan,” jelasnya seperti dikutip dari situs DPR.

Hampir senada, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Budisatrio Djiwandono menambahkan bantuan kapal tersebut telah melalui proses verifikasi, tetapi ternyata tidak kunjung diwujudkan. Di sisi lain, ia sempat mendapat kabar kalau bantuan tersebut akan diganti bentuknya menjadi bantuan mesin tempel. Sayangnya rencana tersebut juga belum terealisasikan.

“Tapi itu juga tidak datang juga di tahun 2022. Ini menjadi catatan untuk teman-teman di KKP. Ini mencederai kepercayaan kami yang ada di lapangan juga sebagai institusi. Ini bisa jadi catatan negatif terkait kepercayaan masyarakat terhadap KKP,” ungkap Budisatrio.

Terkait program dan kegiatan tahun 2023, Politisi dari Fraksi Gerindra ini juga meminta agar bantuan mesin pakan kembali diprioritaskan. Menurutnya, bantuan tersebut sangat dibutuhkan kelompok pembudidaya ikan, namun sayangnya tidak tersedia dalam Program Kerja KKP Tahun 2023.

“Kami sangat berharap ini bisa dihadirkan kembali, saya melihat bahwa digantikan program kincir. Sementara untuk masyarakat kalimantan timur, program kincir ini tidak terlalu banyak dibutuhkan. Mereka lebih membutuhkan bantuan mesin pakan ini, karena pakan menjadi komponen begitu besar terhadap biaya produksi,” tutur dia.

(Megel Jekson)