Politikus PDIP, Effendi Simbolon benar-benar menunjukkan kelasnya sebagai sebagai salah satu kader senior partai berlambang banteng dengan memberikan kritik pedas kepada Presiden Jokowi atas kegagalan pemerintah menyelesaikan Pandemi Covid-19 di Indonesia.

Dia nampak tak gentar melontarkan kritikan tersebut, meskipun yang dikritiknya adalah Joko Widodo yang juga merupakan kader PDIP, dan saat ini partai tersebut merupakan partai pemerintah selama dua periode.

Kritikan pedas tersebut tentunya beralasan, dimana saat ini Indonesia tengah terjebak dalam kondisi Pandemi Covid-19 yang terus mendalam. Anggaran belanja untuk penanganan Covid pun sudah besar dan digelontorkan hingga Rp1.000 Triliun mulai sejak awal Pandemi setahun yang lalu, namun nyatanya kasus Covid tak kunjung mereda.

Bahkan pemerintah sedang merencanakan untuk membuat utang baru. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun sudah angkat bicara, bahwa menambah utang tidak akan bisa dielakkan. Menyelamatkan nyawa manusia lebih penting daripada tidak menambah utang.

Kritikan pedas dari Effendi Simbolon mendapat dukungan dari Politikus PDIP lainnya yakni Masinton Pasaribu yang ikut menyalahkan pemerintah. Bahkan Masinton secara terang-terangan menyebut biang keroknya adalah Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang terlalu menganggap enteng ketika kasus baru melandai, namun keesokan harinya kasus baru kembali meningkat.

Namun berbeda dengan kader PDIP lainnya yakni Djarot Saiful Hidayat yang justru menyalahkan sikap Effendi Simbolon atas kritikannya kepada Presiden Jokowi. Menurut Mantan Gubernur DKI Jakarta ini, kritikan pedas dari Effendi Simbolon itu tidak memberikan solusi.

Aksi saling menyalahkan ini menjadi tontonan yang menarik bagi masyarakat. Sebagian masyarakat menganggap hal ini memuakkan. Sesama kader PDIP kok saling mengkritik? Yang mengkritik dan yang dikritik berada di kubu yang sama lagi!

Namun tak sedikit pula yang memuji sikap Effendi Simbolon ini. Mereka menganggap kritikan yang disampaikan itu benar-benar menunjukkan bahwa Pemerintah Jokowi telah melanggar konstitusi, dan tidak patuh terhadap UU Kekarantinaan.