“Maka tentulah kurang patut manakala ada pejabat polisi dijadikan Pj Gubernur. Walaupun mungkin maksudnya untuk mengisi kekosongan jabatan sementara. Tetapi bagaimana bisa menjamin netralitasnya di kemudian hari?”
“Sebab bukan saja ada calon partai tertentu yang akan kontes pada pilkada di Jabar dan Sumut, tapi ada juga jenderal polisi yang juga kandidat cawagub partai tertentu, khususnya untuk Jabar,” papar Didi.
Selain itu ia juga mengungkapkan bahwa polisi adalah jabatan yang mulia, karena senantiasa menjadi pengayom masyarakat dan sebagai penegak hukum yang harus tegak berdiri diatas semua kepentingan.
“Wajar kalau publik dan partai-partai yang utamanya bukan dari partai tertentu curiga dan bertanya-tanya kenapa harus polisi yang menjadi Pj Gubernur Jabar dan Sumut,” katanya.
“Dan tidak habis membuat kami bertanya-tanya polisi aktif pula yang ditugaskan pada kedua wilayah tersebut. Sekali lagi bagaimana kelak akan bisa menjaga netralitas?” imbuhnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Andy Abdul Hamid
