Ekonom Rizal Ramli bersama Pengamat Ekonomi Faisal Basri saat diskusi Kedaulatan Ekonomi, Fakta atau Fiktif? di Kinanti Buillding, Epicentrum, Jakarta, Selasa (15/1/2019). Diskusi ini yang menghadirkan dua ekonom senior tersebut untuk memberikan analisa dan masukan bagi beberapa periode pemerintahan yang lalu. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia┬ápada Kuartal II 2020 minus 5,32 persen. Realisasi itu terjun bebas dari capaian kuartal I yang masih tumbuh 2,97 persen.

Kepala BPS, Suhariyanto, mengatakan realisasi kuartal II ini adalah yang terparah sejak 1999. Saat itu Indonesia masih dalam pusaran krisis moneter yang yang dimulai pada 1997.

Seperti banyak negara di belahan dunia, anjloknya pertumbuhan ekonomi RI ini penyebab utamanya adalah pandemi Virus Corona. Kegiatan ekonomi dipaksa berhenti untuk memastikan virus itu tak menyebar semakin parah.

Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri menilai saat ini yang harusnya menjadi perhatian pemerintah adalah bagaimana penanganan pandemi. Sebab, kurva penularan COVID-19 diperkirakan banyak pihak belum sampai puncaknya.

“Pemerintah sepatutnya tidak memaksakan diri agar terhindar dari resesi dengan mengutamakan agenda pemulihan ekonomi ketimbang pengendalian COVID-19,” ujarnya, Rabu 5 Agustus 2020.

Dia berpendapat, saat ini Pemerintah salah fokus dengan menggenjot pemulihan ekonomi akibat COVID-19. Padahal, yang saat ini harus segera diwujudkan adalah bagaimana penyebaran virus itu tidak melebar di Indonesia.

Jika pemulihan ekonomi tidak berjalan efektif, tidak menutup kemungkinan Kuartal III 2020 ekonomi RI bakal kembali terkontraksi. Meski diperkirakan tidak akan separah kuartal II.

“Jika demikian, berarti dua triwulan berturut-turut mengalami kontraksi, sehingga Indonesia bakal masuk resesi,” tegasnya.

Lebih lanjut dia menegaskan, saat ini pemerintah berupaya maksimum mengendalikan COVID-19. Agar, perekonomian bisa tumbuh positif kembali pada triwulan terakhir tahun ini sehingga tahun 2021 bisa melaju lebih kencang.

“Jika dipaksakan, resesi berpotensi lebih panjang sehingga menelan ongkos ekonomi dan sosial kian besar,” tegasnya. (ren)

(Warto'i)