Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) dan Menteri Kabinet Kerja Bidang Ekonomi memberikan sambutan saat pertemuan dengan Pemimpin Perusahaan BUMN dan Pengusaha Swasta dalam rapat terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (24/8). Pertemuan tersebut membahas situasi perekonomian Indonesia terkini, pelemahan mata uang Rupiah terhadap Dolar AS, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta situasi ekonomi makro Indonesia. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/ama/15

Jakarta, Aktual.com — Pengamat politik Pusat Studi Keamanan dan Politik Universitas Padjajaran Bandung, Muradi, menilai polemik dugaan pencatutan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden dalam proses renegosiasi PT Freeport Indonesia membuktikan lemahnya manajemen isu oleh pemerintah.

Menteri ESDM Sudirman Said diketahui melaporkan Ketua DPR RI Setya Novanto ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD). Sudirman Said menuding Setya Novanto telah mencatut nama Presiden dan Wapres ke Freeport untuk meminta saham.

“(Presiden) Jokowi harus membenahi tata kelola isu. Ini sebenarnya lebiih pada tugasnya Kantor Staf Presiden dan Seskab agar isu tidak liar,” tegas Muradi saat dihubungi, Senin (23/11) malam.

Menurutnya, laporan Sudirman Said ke MKD menimbulkan kegaduhan luar biasa. Publik diberikan tontonan yang tidak mendidik sejak adanya laporan Sudirman. Padahal, sebelum itu publik juga sudah disuguhi hal serupa dari perseteruan demi perseteruan antar anggota Kabinet Kerja.

Apalagi, pernyataan Sudirman ternyata dibantah oleh Menteri Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan. Hal yang ditekankan dia tidak perlu terjadi apabila Kastaf Presiden dan Seskab mengelolanya dengan baik. Kecuali, gaduhnya perseteruan Sudirman-Setnov itu sengaja di desain oleh Istana.

Muradi lantas menyinggung pernyataan Luhut terkait hal ini. Dimana ia turut disebut-sebut dalam dokumen transkrip lantas membantah laporan Sudirman sepengetahuan Presiden.

()

()