“Namun semua sumber dana pelaksanaan teknis acara Munaslub itu tidak
sepeserpun berasal dari Saudara Eni Saragih,” bantahnya.
Sementara Ketua DPP Partai Golkar, TB Ace Hasan Syadzily, mengklaim bahwa
biaya penyelenggaraan Munaslub Partai Golkar 2017 berasal dari iuran anggota
Fraksi Partai Golkar.
“Semua dibiayai dari iuran anggota Fraksi Golkar yang berikan sumbangan
penyelenggaraan Munaslub. Tidak seperti yang dikatakan tersangka kasus korupsi
proyek PLTU Riau 1, Eni Maulani Saragih,” kata dia.
Ia mengatakan, Partai Golkar memiliki uang kas untuk menyelenggarakan
Munaslub. Ia menjelaskan, bahwa bahwa penyelenggaraan Munaslub itu dibagi dua,
yakni ada Steering Committee (SC) dan Organizing Committe (OC).
“Kalau dalam pemberitaan dibilang uang suap itu dipergunakan SC untuk
penginapan dan konsumsi, itu salah besar. Itu kan adanya di OC bukan di SC,” ujar
Ace.
Ia lantas menuding balik jika apa yang dikatakan Eni adalah pernyataan sepihak
yang tidak memiliki dasar dan bukti apapun. Eni disebutnya bermain atas nama
pribadi. Sebab menurut dia, kalau bertindak dalam institusi partai, harusnya Uang
yang diterima Eni masuk ke rekening partai.
“Tapi ini kan tidak, makanya saya pastikan tidak benar. Apalagi misalnya yang
dilakukannya mengaku-ngaku atas nama partai, padahal tidak, ini kan
mengecewakan,”katanya.
Sedangkan Sekjen Partai Golkar Lodewijk Friedrich Paulus menyatakan partainya
menghormati proses hukum yang berjalan, termasuk langkah KPK yang
mempertimbangkan untuk menjerat Golkar sebagai tersangka korporasi.
“Saya katakan, kita hargai proses hukum yang berlaku. Kita hargai apa yang akan
dilakukan KPK. Kita sesuaikan saja,” ucap Lodewijk di Posko Cemara, Senin malam,
4 September 2018.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
