"Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib," demikian bunyi fatwa yang dikeluarkan pada Jumat (10/11).
"Hakim Terlapor tidak diperkenankan terlibat atau melibatkan diri dalam pemeriksaan dan pengambilan keputusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan gubernur bupati dan wali kota yang memiliki potensi timbulnya benturan kepentingan," kata Jimly Asshiddiqie.
Demikian juga dengan penasihat hukum Anang Achmad Latif yang menegaskan, "Kami pasti banding yang mulia."
Jakarta, Aktual.com - Serikat buruh pelabuhan Barcelona (OEPB) menolak melakukan bongkar-muat peralatan militer di tengah berkecamuknya perang di Gaza dan menuntut perlindungan bagi warga sipil di daerah-daerah konflik.
"Keputusan ini sebagian besar bersifat simbolis untuk mendorong pelabuhan-pelabuhan lain di Spanyol...
Jakarta, Aktual.com - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Republik Indonesia bergerak cepat untuk membantu warga yang terdampak kekeringan akibat fenomena El Nino. Mereka telah menyalurkan dana bantuan senilai Rp1,3 miliar untuk mengatasi dampak kekeringan di sejumlah wilayah di Indonesia.
"Kami...
"Hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Oleh karena itu, MKMK menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK kepada hakim terlapor," ujar Jimly dalam amar putusan MKMK yang dibacakan saat sidang di Gedung MK, Jakarta, Selasa (7/11) malam.
