Katib Amm Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Periode 2021-2026, KH. Ahmad Said Asrari menegaskan kembali sikap PBNU terkait prioritas penggunaan vaksin halal, yang sebelumnya telah disampaikan oleh Ketua Umum PBNU Periode (2016-2021), KH. Said Aqil Siradj.
Saya telah memutuskan pemberian vaksin ketiga ini gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena sekali lagi saya tegaskan bahwa keselamatan rakyat adalah yang utama
Terdakwa Pemerkosa 13 Santriwati di Bandung Dituntut Hukuman Mati
Ini lampu kuning bagi juta. Wacana perpanjangan masa jabatan tiga periode itu tidak sesuai dengan konstitusi Pasal 7 UUD 1945. Pasal itu tegas mengatur masa jabatan hanya dua periode,” kata Deputi Riset dan Survei Balitbang DPP Partai Demokrat Mohammad Jibriel dikutip dari siaran resmi partai yang diterima di Jakarta, Senin
Eki menuturkan enam jenis vaksin yang rencananya akan digunakan pemerintah dalam program vaksinasi booster pada Januari 2022 dinilai tidak ada yang halal. Ia pun mendesak pemerintah melalui Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk menghentikan pemberian vaksin haram kepada umat muslim di Indonesia.
Jangan sampai aksi demonstrasi penolakan vaksinasi akan bermunculan dan pemerintah akan kerepotan membendungnya. Unjuk rasa di Eropa akan menginspirasi rakyat Indonesia untuk melakukan hal yang sama.
