DPR Minta Pemerintah Tidak Terima WNA Masuk ke RI Selama PPKM Darurat
Angka kasus Covid-19 dalam satu bulan terakhir ini terus mengalami peningkatan. Angkanya pun cukup bikin geleng-geleng kepala.
"Sekitar 52,9 persen menyatakan tidak setuju, sementara yang setuju 40,2 persen," kata Peneliti sekaligus Direktur Komunikasi SMRC Ade Armando dalam peluncuran hasil survei nasional SMRC bertajuk "Sikap Publik Nasional terhadap Amendemen Presidensialisme dan DPD", yang dilakukan secara daring, di Jakarta, Minggu (20/6).
Sudah sekarat betulkah keuangan negara ini, sampai-sampai bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat pun akan ditariki Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh pemerintah? Menjadi agak miris memang jika kita melihat rencana kebijakan pemerintah yang tidak populer ini.
Alih kelola Blok Migas Rokan, Provinsi Riau dari PT Chevron Pasific Indonesia (dan pendahulunya) yang sudah 97 tahun kepada PT Pertamina (Persero) tinggal menghitung hari, tepatnya pada 8 Agustus 2021. Selama ini diduga Chevron tidak transparan terkait data pengolahan Limbah Bahan Beracun Berbahaya yakni berupa Tanah Terkontaminasi Minyak yang jumlahnya masih sangat signifikan dan belum terselesaikan.
Tokoh Masyarakat Riau, Helmi Burman yang juga merupakan mantan Ketua PWI Riau, mendesak Presiden Direktur PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) Albert Simanjuntak memenuhi janjinya untuk menyelesaikan persoalan limbah B3 dan tanah terkontaminasi minyak di seluruh wilayah kerja Blok Rokan di Provinsi Riau.
