"Sekarang sudah di titik Walini. Akhir Oktober bakal betul-betul full construction-nya. Terowongan di Halim akan dimulai," kata Menteri BUMN, Rini Soemarno di Jakarta, ditulis Jumat (6/10).
Selain itu, dalam surat bernomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 ini juga menyatakan bahwa Menteri LHK telah mencabut sanksi yang sama terhadap PT Muara Waseda Samudra selaku pengembang reklamasi Pulau G.
"Secara garis besar bahwa BUMN akan bentuk special purpose vehicle (SPV) adalah antara BUMN dengan Pemprov Papua dan kemungkinan BPJS Ketenagakerjaan. Tapi mayoritas (akan jadi milik) BUMN," ujar Rini ditulis Jumat (6/10).
Sementara solusi yang diutarakan dan akan diambil oleh Kementerian ESDM dan BUMN justeru dipandang tidak tepat yang akan semakin menggerus keuangan PLN itu, seperti upaya semakin memperbanyak dominasi swasta dalam pembangunan pembangkit seperti pernyataan Menteri ESDM yang akan memberikan sebagian porsi PLN yang cuma 10.000 MW kepada swasta yang sebelumnya sudah mendapat porsi 25.000 MW untuk membangun
Oleh karena itu, jangan bandingkan dengan tahun 1963. Karena tahun itu mobil juga tidak ada, alat komunikasi gak ada, listrik gak ada, jalan masih rusak, pemerintahan juga tidak stabil
Kita menyelesaikan revisi PP 79 pada Juni 2017, perubahan PP tersebut dalam 6 bulan menjadi PP 27 tahun 2017
