Luhut menuturkan, keputusan untuk melanjutkan proyek reklamasi itu menyangkut reputasi pemerintah dalam memberi peluang investasi. Pemerintah, lanjut dia, akan konsisten dengan aturan yang melandasi proyek reklamasi itu, yakni Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1995 di mana wewenang dan tanggung jawab reklamasi ada pada Gubernur DKI Jakarta.
"Sebetulnya itu bisa sangat tergantung bagaimana amnesti pajak ini berjalan," kata Darmin di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Jumat (9/9).
Permasalah utama bukan di seputaran besar tambahn kontribusi antara 5 persen atau 15 persen. Atau misal seperti yang dikatakan Ahok di persidangan bahwa dirinya lebih menguntungkan Pemprov DKI dengan menarik 15 persen, lebih besar ketimbang keinginan DPRD DKI yang hanya ingin menarik 5 persen.
"Negara yang pernah kirim dana ke Indonesia paling banyak dari Australia," kata Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf saat rapat bersama Panitia Khusus revisi UU nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/9).
para pemimpin China untuk merujuk pada negara-negara di luar kawasan yang tidak punya keterlibatan langsung dengan sengketa, seperti Amerika Serikat
rencana itu sudah masuk nota keuangan. "Sudah termasuk rencana pencabutan subsidi. Minggu depan rapat dengan Komisi VII. Yang jelas kita sudah menyatakan sesuai dengan nota keuangan, masyarakat 900 VA yang mampu tidak disubsidi lagi, sehingga lebih terarah,"
