Dia mengatakan dana operasional untuk itu memang bisa dari Pemprov DKI atau dari pengembang swasta. Bahkan pengembang menurut dia bisa langsung saja memberikan dana operasional penggusuran ke TNI/Polri.
Gubernur dalam surat itu berharap kepada Wali Kota Palu menghentikan sementara reklamasi Pantai Teluk Palu sambil menunggu kelengkapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi mengaku ragu dengan apa yang disampaikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) yang mengaku mendapat empat penghargaan sekaligus dari badan perencanaan pembangunan nasional (Bappenas).
"Saya harap ini berlanjut ke pulau-pulau lainnya. Jadi, tidak sebatas penyegelan saja, karena tekanan publik agar reklamasi dibatalkan cukup besar,"
"Pertama harus mengehentikan operasional seluruh kegiatan perusahaan sampai terpenuhinya seluruh perintah yang diwajibakan kepada perusahaan yang harus dipenuhi termasuk melakukan perubahan dokumen dan izin lingkungan. Kemudian membatalkan rencana reklamasi Pulau E,"
"Suruh Ahok baca PP No 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Jangan asal ngomong aja dia (Ahok),"
