Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan Indonesia saat ini fokus membangun kemitraan dagang dengan Uni Eropa melalui Common Economic Partnership Agreement (CEPA).
Pemerintah akan menawarkan 14 blok atau wilayah kerja (WK) minyak dan gas bumi dalam penawaran tahap pertama tahun 2016 yang dijadwalkan pada Mei 2016.
"Jargas sudah berjalan prosesnya, sekarang sedang rencanakan untuk 2017 perluas lagi, kalau 89 ribu rumah tangga tahun ini, 2017 nanti 200 ribu rumah tangga," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas), I Gusti Nyoman Wiratmadja di kantornya kawasan Kuningan Jakarta, Jumat (8/4).
"Karena langkah itu akan kontra-produktif terhadap upaya optimalisasi penerimaan pajak," tandas Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Maryati Abdullah, salah satu anggota FPB melalui siaran pers yang diterima, Jumat (8/4).
"Pemerintah tidak transparan dalam penghitungan penetapan solar bersubsidi, ini sebagai bukti bahwa rakyat dibohongi lagi. Jika Pemerintah benar-benar memberikan subsidi Rp1.000, harusnya solar bersubsidi yang dijual kepada masyarakat harganya berkisar Rp 4.150-Rp 4.500/liter," ujar Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (8/4).
Perusahaan pengembang reklamasi pulau G, PT Muara Wisesa Samudra, mengaku tetap akan melanjutkan proyeknya. Karena, mereka mengaku berpegang pada surat keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta.
