"Dibenak masyarakat melekat paradigma bahwa semua proses di DPR itu kental nilai politisnya karena stempel tersebut ada dibenak publik bahwa semua proses disitu penuh dengan transaksi, sehingga mudah diciptakan isue untuk memojokkan pihak tertentu. Padahal pihak tertentu tersebut secara sengaja melemparkan isue dan juga agenda yang terselubung," ujar Yusri Usman kepada wartawan di Jakarta, Senin (30/11).
"Kami ucapkan terima kasih kepada PP Muhammadiyah atas kerjasamanya yang begitu intensif dan profesional sehingga kasus kematian Siyono mulai terungkap,"
"Dulu 104 izin, sekarang 42 dan dalam proses turun menjadi 20, selanjutnya menjadi 8. kita akan terus turun menjadi 3 saja, tunggu UU Migas. Sebelum UU migas keluar, paling sedikit izin itu menjadi 8," katanya pada acara IPA Convention and Exhibition di Jakarta Convention Center, Rabu (25/5).
"Itu (pembahasan rakor) lebih kepada NCICD. Jadi NCICD itu keputusannya begini, kan ada fase A, fase B, fase C. Untuk fase A nanti namanya "Now Regret Project". Artinya, ada atau tidaknya fase B, yang burung garuda, sama fase C, yang di sebelah barat. Tapi Fase A tetap kita lakukan,"
"Rencana relokasi harus diakhiri tidak perlu dilanjutkan, karena itu sesat,"
Perusahaan pengembang reklamasi pulau G, PT Muara Wisesa Samudra, mengaku tetap akan melanjutkan proyeknya. Karena, mereka mengaku berpegang pada surat keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta.
