Dalam jumpa persnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) telah resmi menunjuk Yusril Ihza Mahendara sebagai kuasa hukum. Itu dilakukan untuk menghadapi pemerintah yang berencana membubarkan HTI. AKTUAL/Munzir

Jakarta, Aktual.com – Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Muhammad Ismail Yusanto, menegaskan pihaknya siap berdialog dengan pemerintah. Ismail meyakini jika ajaran HTI sama sekali tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar Pancasila.

Ismail bahkan menantang pemerintah untuk melakukan dialog yang ditampilkan oleh stasiun televisi nasional agar diketahui oleh masyarakat luas.

“Kami kalau dialog itu akan datang kapan saja, kalau perlu dialog di televisi,” tegasnya saat konferensi pers di Ihza & Ihza Law, Jakarta Selatan, Selasa (23/5).

Menurutnya, pembubaran HTI sangatlah ganjil karena baru dilakukan oleh pemerintah saat ini. Padahal, keberadaan HTI di Indonesia sudah berlangsung selama puluhan tahun.

Ia pun menyesalkan sekaligus mempertanyakan tindakan yang diambil oleh pemerintah.

“Sudah puluhan tahun berganti presiden, tidak ada masalah dengan HTI. Padahal HTI sekarang tidak berbeda dengan 15 tahun lalu, yang disampaikan juga sama. Menjadi pertanyaan besar kenapa?” urainya.

Hal yang sama pun diungkapkan oleh kuasa hukum HTI, Yusril Ihza Mahendra dalam kesempatan tersebut. Menurut Yusril, masalah ini tidak akan berkepanjangan jika pemerintah mengutamakan dialog sebagai langkah penyelesaian.

“Saya juga berdialog dengan Pak Ismail tentang pemahaman Islam, dan menurut saya beliau atau HTI bukanlah sebuah organisasi radikal. Pemerintah hanya butuh dialog saja untuk memahami ini,” jelas Yusril yang duduk di sebelah Ismail.

Yusril beranggapan bahwa tidak ada salahnya jika pemerintah melakukan dialog sembari menunggu proses hukum yang sedang berjalan. Hal ini disebutnya akan lebih menyejukkan suasana di tengah panasnya suasana tanah air dalam beberapa waktu belakangan.

“Kemudian upaya maksimal, supaya hukum dijalankan. Misalnya HTI dibilang anti Pancasila, kita dialog. Atau HTI dibilang khilafah, ya kita dialog,” pungkasnya.

 

Laporan Teuku Wildan

Artikel ini ditulis oleh: