Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kanan) memberikan keterangan pers di Gedung Kemenlu, Pejambon, Jakarta, Senin (11/7). Menlu mengatakan Pemerintah terus melakukan upaya pembebasan tujuh anak buah kapal (ABK) yang disandera kelompok Abu Sayyaf serta melakukan koordinasi lebih lanjut tentang tiga WNI yang diculik oleh lima anggota kelompok bersenjata di Lahad Datu, Sabah, Malaysia pada Sabtu (9/7) malam. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/Spt/16.

Jakarta, Aktual.com – Pemerintah RI memperluas hubungan diplomatik Indonesia dengan berbagai negara melalui Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB) ke-71 yang berlangsung pada 19-26 September 2016.

“Hubungan diplomatik akan semakin memudahkan penguatan dan peningkatan berbagai kerja sama baik bilateral maupun dalam kerja sama multilateral di PBB,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, seperti disampaikan dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Rabu (28/9).

Pernyataan tersebut disampaikan Menlu RI sesaat sebelum kembali ke Tanah Air setelah berakhirnya rangkaian Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat pada 26 September.

Selama berlangsungnya SMU PBB, Menlu Retno telah menghadiri 48 pertemuan. Dari 48 pertemuan yang dihadiri Menlu RI, 28 pertemuan diantaranya adalah pertemuan bilateral.

Pada Sidang Majelis Umum PBB ke-71 tahun ini, Indonesia telah memperluas hubungan diplomatik dengan tiga negara di kawasan Afrika.

Menlu RI telah menandatangani tiga perjanjian pembukaan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Republik Afrika Tengah, Equitorial Guinea dan Chad.

Dengan penandatanganan Komunike Bersama antara Menlu RI Retno Marsudi dengan Menlu Republik Afrika Tengah Charles-Armel Doubane, Menlu Equitorial Guinea Agapito Mba Mokuy, dan Menlu Republik Chad Moussa Faki Mahamat, Indonesia kini memiliki hubungan diplomatik dengan 190 negara dari 193 negara anggota PBB.

Selain itu, Menlu RI di sela-sela SMU PBB juga menandatangani dua perjanjian bilateral, yaitu Nota Kesepahaman Konsultasi Bilateral dengan Turkmenistan dan Nota Kesepahaman antara Indonesia dengan Sekretariat Liga Arab.

Selanjutnya, di sela-sela SMU PBB, Pemerintah RI juga telah secara resmi meluncurkan pencalonan Indonesia untuk menjadi anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan (DK) PBB untuk periode 2019-2020.

“Sidang Majelis Umum PBB tahun ini cukup penting bagi delegasi Indonesia dalam memajukan dan menjaga kepentingan nasional,” ujar Menlu RI.

ANT

Artikel ini ditulis oleh:

Reporter: Antara
Editor: Arbie Marwan