Jakarta, Aktual.com – Menjelang peringatan Hari Buruh atau May Day yang jatuh pada 1 Mei, Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI) bakal mendeklarasikan diri di depan Istana Negara.
“Pada tanggal 1 Mei 2018, kami akan mendeklarasikan diri dalam satu wadah organisasi yang bernama Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia. Kebetulan sekitar 50 ribu (yang akan hadir),” kata Ketua KRPI, Rieke Diah Pitaloka saat jumpa pers Jakarta Pusat, Minggu (29/4).
KRPI merupakan organisasi gabungan dari beberapa kelompok serikat pekerja Indonesia berbagai sektor. Rieke menyebut beberapa kelompok serikat pekerja yang bergabung.
Di antaranya adalah Federasi Pekerja Pos dan Logistik Indonesia (FPPLI), Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) bidang Perbankan, Federasi Serikat Buruh Indonesia (FSBI) bidang garmen dan hotel, Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI), dan Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KNASN).
Rieke juga menyampaikan KRPI akan melakukan karnaval budaya mulai dari Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat sampai ke Istana Negara dengan iringan musik tradisional. Selain itu, Rieke mengatakan KRPI telah membuat maklumat yang akan ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait kesejahteraan pekerja. Maklumat tersebut dinamakan ‘Panca Maklumat Rakyat Pekerja’.
Berikut kelima maklumat KRPI kepada Jokowi yang akan disampaikan saat deklarasi adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan Indonesia sebagai negara industri berbasis pada riset nasional, sehingga kita memiliki blue print pembangunan negara industri hulu-tengah-hilir. Dimana pekerja rakyat menjadi subjek dari pembangunan industri Indonesia.
2. Sungguh-sungguh mewujudkan trilayak rakyat pekerja. Kerja layak, upah layak, dan hidup layak. Termasuk beberapa persoalan soal Tenaga Kerja Asing dan sebagainya itu sudah ada di dalam trilayak rakyat pekerja.
3. Kami meminta agar Bapak Presiden Jokowi bersungguh-sungguh mewujudkkan lima jaminan sosial bagi seluruh rakyat pekerja di sektor apapun. Ini perintah konstitusi dan dua Undang-Undang.
4. Kami memberikan mandat kepada Bapak Presiden Jokowi agar memberikan keadilan kepada para pekerja pelayan publik yang bekerja di pemerintah pusat dan daerah. Yang telah mengabdi bertahun-tahun dengan status yang tidak jelas, penghadilan juga tidak jelas, dan tanpa proteksi. Sehingga kami meminta agar ada keadilan untuk diangkat sebagai pegawai tetap negara. Dan kami mendesak agar revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) ini disahkan pada tahun 2018.
5. Kami memberikan mandat kepada Bapak Presiden Jokowi untuk menyelamatkan aset negara, mengembalikan tata kelola BUMN seduai dengan perintah konstitusi dan UUD 1945 yang sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat bangsa dan negara.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Teuku Wildan
