Jakarta, Aktual.com — Pelaksana tugas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi Sapto Prabowo mengaku siap, untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Johan salah satu calon pimpinan KPK yang diloloskan pansel KPK.

“Saya ikuti saja prosesnya, mengenai persiapan, tidak ada yang khusus. Soal lolos atau tidak di DPR sepenuhnya saya serahkan penilaian kepada DPR, siapa yang terbaik menurut mereka. Kita hormati apa pun putusan DPR,” kata capim KPK Johan Budi saat dihubungi di Jakarta, Selasa (1/9).

Hari ini panitia seleksi capim KPK menyerahkan delapan nama yang lolos tes wawancara dan kesehatan kepada Presiden Joko Widodo. Mereka dibagi empat bidang dengan pembagian sebagai berikut:

Dibidang pencegahan ada Saut Situmorang (Staf Ahli Kepala Badan Intelijen Negara dan Surya Tjandra (Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Atma Jaya), bidang Penindakan diisi Alexander Marwata (Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) dan Basaria Panjaitan (Widyaismara Madya Sespimti Polri).

Bidang Manajemen ada Agus Rahardjo (Kepala Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah) dan Sujanarko (Direktur Direktorat Pembinaan Jaringan Kerjasama Antar Komisi dan Instansi KPK), terakhir bidang Supervisi Monitoring diisi Johan Budi Sapto Pribowo (Plt Pimpinan KPK) dan Laode Muhamad Syarif (Lektor FH Universitas Hasanudin).

Capim lain, Alexander Marwata mengaku siap menjalani uji kelayakan dan kepatutan yang akan digelar di Komisi III DPR. “Tidak ada persiapan, ya ikuti saja. Tidak ada sesuatu yang istimewa. Kalau saya dianggap layak untuk mengikuti tes lebih lanjut ya saya ikuti saja. Tidak gembira-gembira amat juga. Saya tidak mencari rezeki kok, jadi ya ‘nyantai’ saja,” kata Alexander saat dihubungi.

Alex juga mengaku tidak punya ‘backing’ untuk mendukungnya di DPR nanti. “Biarkan DPR yang menentukan, saya tidak punya ‘backing’, tidak punya lobi. Pendekatan-pendekatan saya tidak melakukan itu semua. Saya jadi hakim juga tidak ada pendekatan apa-apa,” kata Alex yang baru menjadi hakim ad hoc Tipikor pada 2012.

Sedangkan Laode M Syarif juga mengaku tidak melakukan persiapan untuk tes kelayakan dan kepatutan yang akan dilaksanakan di DPR. “Tidak ada persiapan, santai saja sama dengan menghadapi pansel,” kata Laode M Syarif.

Sedangkan Sujanarko memohon doa untuk tes tersebut. “Mohon doanya ya, tidak ada persiapan khusus, pertanyaan apa pun nanti ya dijawab,” kata Sujanarko. Hingga saat ini belum diketahui kapan Presiden Joko Widodo menyerahkan delapan nama tersebut ke DPR.

(Wisnu)