Jakarta, Aktual.com – Masifnya pembangunan proyek-proyek infrastruktur di era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) -Jusuf Kalla (JK) ini tak cuma melulu membebani anggaran yang lebih banyak bersumber dari utang. Tapi ada dampak lainnya yang belum terlihat.
Untuk karenanya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berharap proyek infrastruktur itu bisa berdampak kepada peningkatan perekonomian daerah sekitar. Apalagi jika daerah itu diperkuat dengan sektor industrinya.
“Pembangunam infrastruktur harus bisa meningkatkan kesejahteraan. Memang infrastruktur penting, dan harus lebih bermanfaat bagi masyarakat karena perekonomian di kawasan itu harus bergerak, apalagi kalau dilanjutkan dengan pembangunan industri di sekitarnya,” kata Ketua DK OJK Wimboh Santoso di Jakarta, Jumat (17/11).
Selama ini, kata dia, untuk pembiayaan infrastruktur yang sangat besar, tentu tidak cukup dibiayai oleh APBN, dan agar tak terlalu tergantung dengan dana utang, OJK akan mengarahkan sumber pembiayaan digali dari pasar modal.
“Dan sektor perbankan juga tidak akan kuat membiayai pembangunan infrastruktur. Jadi kita akan alihkan pembiayaan infrastruktur dari pasar modal saja,” kata Wimboh.
Menurut dia, pemerintah memperkirakan biaya pembangunan program strategis 2015-2019 sebesar Rp4.197 triliun. Pasar modal diharapkan menjadi alternatif pembiayaanya melalui berbagai produk yang sudah ada.
Pada tahun ini penghimpunan dana di pasar modal sudah mencapai Rp220 triliun sementara pada 2018 ditargetkan penghimpunan dana mencapai Rp673,94 triliun yang terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) Rp414,5 triliun dan melalui IPO, right issue, Reksa Dana Pendapatan Tetap (RDPT), DIRE, sukuk/obligasi korporasi mencapai Rp259,44 triliun.
Pewarta : Busthomi
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Bawaan Situs
