Personel Satpolair Polres Kepulauan Seribu menyergap pelaku kejahatan yang sedang melakukan aksi kejahatan kepada karyawan PT. Nusantara Regas saat pelatihan penanganan teror di Terminal Khusus Floating Storage Nusantara Regas di perairan Pulau Ayer, Kepulauan Seribu, Jakarta, Kamis (3/3). Pelatihan Keamanan Kapal dan Pelabuhan Internasional (ISPS Code) tersebut guna meningkatkan keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan sekaligus meningkatkan kerjasama antara PT Nusantara Regas dengan pihak keamanan pelabuhan Kepulauan Seribu yakni Kesyahbandaran, Polri, TNI dan SAR. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A./aww/16.

Jakarta, Aktual.com – Peran militer dalam menjaga perairan nasional dinilai belum optimal sehingga masih terjadi penyanderaan terhadap warga negara Indonesia.

Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono menjelaskan, pemerintah harus mendorong optimalisasi peran militer dalam menjaga territorial nasional termasuk kawasan perairan.

Teritori yang dimaksud tidak hanya perairan, tapi kapal-kapal penumpang Indonesia juga merupakan teritori yang harus dijaga ketika melintasi perbatasan.

“Dalam kasus ini, integritas bangsa kita sudah diacak-acak. Presiden dan Wapres harus mengawal mereka semua, termasuk kegiatan perekonomian di perairan kita,” kata Bambang, Kamis (14/7).

Dia menyoroti berulangnya kasus penyanderaan terhadap warga negara Indonesia di Filipina, khususnya awak kapal asal Indonesia yang kapalnya melintasi perbatasan Indonesia, Malaysia dan Filipina.

Ia mengatakan, dengan jumlah personel tentara yang dimiliki, mestinya sudah cukup mengawal teritori termasuk kapal-kapal Indonesia yang melintasi perbatasan dengan negara-negara tetangga.

 

(ant)

()