Anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris (kiri) bersama Direktur Imparsial Al Araf saat menghadiri Diskusi Publik bertajuk Quo Vadis RUU Keamanan Nasional di Auditorium, Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Senin (18/4/16). Diskusi tersebut membahas peran Polri dalam penegakan hukum termasuk penanganan kasus terorisme. AKTUAL/IST

Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris mengatakan bahwa komisi I tentu membutuhkan kepala Badan Intelejen Negara (BIN) yang dapat bekerja dan berkordinasi baik dengan penegakan hukum.

Hal itu menyusul wacana Presiden Jokowi untuk malakukan perombakan kabinet kerja, yang akan dilakukan waktu dekat ini.

“Kalau di komisi I, bidang intelijen kita butuh kepala BIN baru yang mungkin bisa kordinasi lebih baik dengan penegak hukum dalam hal ini kepolisian untuk bisa lebih efektif dalam pemberantasan terotisme,” kata Charles, di Jakarta, Kamis (14/7).

Ia pun mengaku bahwa soal pergantian KaBIN Sutiyoso sudah santer terdengar, apalagi dengan pengangkatan Gories Mere sebagai staf khusus presiden bidang intelejen.

“Desas desusnya seperti itu, walaupun diganti, presiden punya penilaian sendiri. ā€ˇPengangkatan Gories Mere sebagai staf ahli bidang intelijen berikan sinyal cukup jelas kemungkinan istana tidak percaya dengan kaBIN saat ini,” sebut politikus PDI Perjuangan.

Menurut dia, sejauh ini belum ada prestasi menonjol dari kinerja BIN hari ini, justru bila bicara pemberantasan terorisme lebih cenderung menonjol kinerja kepolisian dan BNPT.

“Saya belum liat ada prestasi menonjol dari kinerja BIN hari ini. Kalau bicara pemberantasan tetorisme kita apresiasi kinerja kepolisian, BNPT, dan Densus 88 yang bisa menangkap Santoso. Kita belum lihat kordinasi yang baik, sharing intelejen yang baik antara BINdan kepolisian,” pungkas dia. (Ijal)

Artikel ini ditulis oleh:

Reporter: Novrizal Sikumbang
Editor: Eka