Jakarta, Aktual.com – Kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait lambatnya dwelling time di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta berbuntut panjang. Presiden bahkan memastikan akan mencopot pejabat-pejabat terkait dari petugas lapangan hingga menteri.
Dalam hal ini, ada 18 lembaga pemerintahan yang memiliki wewenang dalam perizinan proses bongkar muat barang dari kapal hingga keluar pelabuhan, beberapa diantaranya adalah Pelindo II, Kementerian Kemaritiman, Kementerian Perhubungan hingga Kementerian BUMN.
Menanggapi hal tersebut, Menteri BUMN Rini Soemarmo mengemukakan bahwa lambatnya waktu bongkar muat barang atau dwelling time di pelabuhan Tanjung Priok merupakan tanggung jawab banyak pihak, salah satunya adalah Pelindo II.
“Aduh nanti soal dwelling time, tanya ke Dirut Pelindo II dulu dong. Kami kan sedang buat programnya untuk bagaimana bisa turunkan dwelling time,” ujar Menteri Rini, di Kantor Wapres, Jakarta, ditulis Jumat (19/6).
Lebih lanjut dikatakan Rini, program untuk menurunkan dwelling time tidak bisa dikerjakan oleh salah satu pihak berwenang saja, butuh adanya kerjasama antar pihak berwenang untuk mendapatkan solusi tersebut.
“Karena itu kan tidak hanya dalam satu titik, itu harus dari proses panjangnya, Bea Cukai-nya dan pihak berwenang lainnya,” imbuh Rini.
Dalam hal ini, kata Rini, pihaknya tidak ingin menyalahkan siapapun, karena memang banyak pihak yang berwenang terkait perizinan di pelabuhan.
“Pokoknya ini salah kita bersama,” tandas Rini.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi mengingatkan lambatnya dwelling time telah menyebabkan kerugian hingga Rp 780 triliun per tahun. Dalam hal ini, terdapat dua kementerian yang membuat kebijakan di pelabuhan. Pertama yakni PT Pelindo II yang mempunyai lahan di pelabuhan itu di bawah kementerian BUMN yang dipimpin oleh Rini Soemarno.
Kedua tentang arus pelayaran dan perijinan pelayaran itu dibawah kendali Dirjen Perhubungan Laut yang notabene berda dalam lingkup kementerian Perhubungan yang dikomandani Ignasisus Jonan.
Kendati demikian Jokowi belum mau mengungkap siapa pejabat yang akan dicopotnya itu. Menurut Jokowi, dirinya akan mengecek sendiri siapa yang membuat proses dwelling time di Tanjung Priok tetap lama.
Artikel ini ditulis oleh:
