(ilustrasi/aktual.com)

Jakarta, Aktual.com – Presiden Joko Widodo mengaku akan menelepon Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk membahas tindakan kekerasan terhadap mahasiswa yang melakukan demonstrasi.

“Tadi kami sudah dapat masukan, nanti saya akan telepon langsung kepada Kapolri agar dalam menangani setiap demonstrasi itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak represif, yang terukur tapi kalau sudah anarkis seperti tadi malam ya memang harus tindakan tegas,” kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Kamis (26/9).

Presiden Jokowi menyampaikan hal itu seusai bertemu sejumlah tokoh-tokoh nasional di lokasi yang sama untuk membicarakan persoalan terkini bangsa seperti kebakaran hutan, RUU KUHP, UU KPK dan demonstrasi mahasiswa.

“Tadi bapak Presiden di depan kami sangat menghargai aspirasi yang disampaikan mahasiswa di seluruh Indonesia dalam bentuk unjuk rasa 2-3 hari berturut-turut karena itu adalah hak yang dijamin konstitusi,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang juga hadir dalam pertemuan tersebut.

Mahfud mengaku bahwa dia juga menghargai mahasiswa yang melaksanakan demonstrasi di berbagai kota tersebut.

“Kami juga menghargai mahasiswa karena kami juga ikut demo-demo seperti itu, bahwa ada penumpang dan sebagainya itu bukan jadi arus utama, bahwa ada yang menyelundup ikut masuk tidak bisa dihindari tapi tidak ada pengaruh terhadap aspirasi utama,” ungkap Mahfud.

Unjuk rasa besar dimulai pada Senin (23/9), terutama di Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta hingga Selasa (24/9). Orasi-orasi mereka menekan DPR yang dinilai tidak mendengarkan aspirasi rakyat.

Sasaran demo mahasiswa di berbagai kota adalah gedung parlemen di daerah masing-masing. Khusus di Jakarta aksi digelar di depan Gedung DPR dengan protes terutama dipicu pengesahan revisi UU KPK dan substansi rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pelemahan pemberantasan korupsi serta sejumlah substansi RKUHP yang dinilai mengintervensi wilayah privat disoroti dan selanjutnya adalah RUU Pemasyarakatan yang mempermudah syarat remisi dan pembebasan bersyarat narapidana kejahatan luar biasa, termasuk korupsi dan teroris.

Namun aparat melakukan tindakan kekerasan dan represif dalam menghadapi para demonstran misalnya Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) mengonfirmasi salah satu mahasiswanya menjadi korban saat berdemo di kawasan gedung DPR/MPR.

Mahasiswa angkatan 2016 itu diketahui ditemukan terkapar di kawasan DPR dengan luka kepala yang cukup serius. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mencatat empat jurnalis mengalami luka dan trauma pascaunjuk rasa di kawasan DPR/MPR.

Kericuhan saat demonstrasi pada Selasa (24/9) terjadi saat mahasiswa berusaha masuk ke dalam Gedung DPR namun polisi mulai menembakkan air dari mobil water cannon ke arah mahasiswa untuk menghalau mereka. Keriuhan pun pecah. Mahasiswa melawan. Mereka melempar polisi dengan botol, bambu, dan bebatuan.

Polisi pun menembakkan gas air mata ke arah mahasiswa. Kerumunan mahasiswa mulai terpencar. Mereka melarikan diri ke sejumlah titik seperti Stasiun Palmerah, lampu merah Slipi, Semanggi, hingga Jakarta Convention Center.

Sejauh ini kepolisian telah menangkap 94 orang dalam demonstrasi di sekitar Gedung DPR/MPR pada Selasa (24/09).

Terbaru, akibat aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa di kantor DPRD Sulawesi Tenggara, salah satu mahasiswa yang menjadi peserta massa aksi meninggal dunia.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, mahasiswa tersebut bernama Randi (21) mahasiswa Fakultas Perikanan Universitas Halu Oleo, asal Desa Lakarinta, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna.

Mahasiswa tersebut dibawa ke Rumah Sakit TNI AD dr. Ismoyo pada pukul 16.18 Wita, dan setelah menjalani perawatan kurang lebih lima menit, mahasiswa tersebut meninggal dunia.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyebutkan setidaknya 3.000 personel dari tiga matra dikerahkan untuk membantu pengamanan Istana Negara dan Gedung DPR-MPR.

“TNI telah kerahkan kekuatan dari tiga matra, yakni darat, laut, dan udara untuk ditempatkan di dua tempat strategis, yaitu di depan Istana dan sekitar DPR-MPR,” katanya saat konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis.

Hadi merinci ada enam titik untuk pengamanan dua tempat strategis itu yang ditempatkan personel, yakni kawasan Lembaga Kedokteran Gigi (Ladokgi) TNI Angkatan Laut, pintu utama Gedung DPR-MPR.

Kemudian, depan BPK Pejompongan, persimpangan Slipi yang mengarah ke Petamburan dan Palmerah, serta pintu belakang Gedung DPR-MPR.

Untuk setiap titik itu ditempatkan lebih dari 100 personel sehingga di enam titik itu total ada 1.000 personel, sementara sebagian lainnya ada di dalam gedung.

“Total yang kita kerahkan memang cukup banyak. Rekan wartawan bertanya kok banyak? Sekitar 3.000 personel ini kita bagi shift per shift,” jelasnya.

Hadi menjelaskan tugas perbantuan keamanan kepada kepolisian telah diamanatkan oleh UU Nomor 34/2004 tentang TNI.

“Pada Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 34/2004 bahwa TNI memberikan dukungan atau perbantuan kepada Kepolisian RI terkait tugas keamanan dan ketertiban masyarakat,” katanya.

Perbantuan itu diperlukan, kata dia, terutama jika para pendemo melakukan tindakan anarkis dengan menutup jalan, seperti di Tol Pejompongan beberapa waktu lalu.

“Kita lihat jalan tol di Pejompongan itu kendaraan tidak bisa jalan karena pendemo naik dan memblok jalan. TNI membantu agar bisa membuka akses itu, dan baru tengah malam akses itu bisa dibuka kembali,” katanya.

Kemudian, kata dia, titik-titik rawan, seperti persimpangan Slipi dengan banyaknya massa berkumpul bersiap-siap mengambil batu dekat rel untuk melempari aparat.

“Sehingga titik-titik yang saya sampaikan tadi, ini sangat diperlukan untuk ditempatkan anggota TNI, termasuk terakhir pintu belakang DPR-MPR karena banyak para pendemo yang ingin masuk lewat belakang dan melempari,” katanya.

Panglima TNI bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah meninjau lokasi, Rabu (25/9) malam dan situasinya sudah terkendali meski banyak batu berserakan.

“Mudah-mudahan stabilitas keamanan bisa terjaga dengan kerja sama TNI-Polri. TNI terus mendukung tugas-tugas Polri dalam rangka menjaga stabilitas keamanan,” pungkas Hadi.

(Arbie Marwan)