Tanjungpinang, Aktual.com – Kampung Antipolitik Uang yang digagas Bawaslu secara nasional berpotensi meningkatkan partisipasi pengawasan publik terhadap pilkada, kata pengamat politik, Endri Sanopaka.

“Pembangunan Kampung Antipolitik Uang perlu mendapat dukungan publik agar ada di setiap kampung. Ini bagian penting dalam pengawasan pilkada,” ujarnya, di Tanjungpinang, Minggu(19/7).

Endri yang juga Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjungpinang memberi apresiasi kepada Bawaslu RI beserta jajarannya yang berupaya mengantisipasi terjadi politik uang dalam pilkada melalui peningkatan partisipasi pengawasan.

Pihak kampus pun dilibatkan oleh Bawaslu Kepri untuk meningkatkan pengawasan pilkada.

“Bawaslu Kepri dan sejumlah kampus dilibatkan dalam pengawasan pilkada. Dalam waktu dekat akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman terkait hal itu,” katanya.

Menurut Endri, politik uang dalam penyelenggaraan pilkada di masa pandemi COVID-19 potensial terjadi. Politik uang hanya dapat terjadi bila ada pihak yang mengintervensi atau mempengaruhi pemilih melalui uang maupun barang, dan pemilih menerimanya.

Jika pemilih berani menolak, tidak akan terjadi politik uang. Kampung Antipolitik Uang merupakan salah satu cara mengedukasi masyarakat untuk berani menolak politik uang.

Kampus Antipolitik Uang juga dapat menjadi garda terdepan dan contoh bagi masyarakat luas untuk menolak politik uang.

Pemimpin yang lahir dari politik uang potensial melakukan praktik koruptif di dalam pemerintahan. Hal itu dilakukan lantaran modal politik yang dikeluarkannya sangat besar ketika pilkada.

“Pilkada itu berbeda dengan pemilu, karena hasil pilkada melahirkan eksekutor, pemimpin daerah yang mampu mengambil keputusan. Karena itu, pilihan pemilih harus tepat, bukan berdasarkan uang maupun barang,” tuturnya.

Endri mengatakan calon kepala daerah harus mampu berinovasi untuk mendapat simpati dari masyarakat di saat pandemi COVID-19. Kreativitas pasangan calon kepala daerah dibutuhkan untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas.

“Pola pendekatan dengan masyarakat tentu harus lebih kreatif. Ini penting dilakukan karena program kegiatan yang dijanjikan kepada pemilih cenderung diabaikan,” katanya.(Antara)

(Warto'i)