Jakarta, Aktual.com — Kapolda Nusa Tenggara Timur Brigadir Jenderal Polisi Endang Sunjaya mengatakan, potensi konflik dalam tahapan dan penyelenggaraan pilkada serentak 9 Desember 2015 nanti kemungkinan besar ada. Namun, pengamanan dan antisipasi konflik yang bakal terjadi sudah dilakukan dengan mengoptimalkan jajaran kepolisian setempat.
“Semua daerah memiliki potensi konflik dan karena itu kepolisian negara sudah mengantisipasinya untuk kepentingan pengamanan dan kelancaran pelaksanaannya,” kata Endang Sunjaya melalui Kepala Bagian Humas AKBP Ronalzi Agus, Rabu (19/8).
Dia mengatakan sebagai pasukan organiik daerah serta menggerakan personel pasukan tambahan dari sejumlah kompi terdekat dan juga dari markas. Hal itu, kata dia untuk menjaga kemungkinan akan terjadi gangguan keamanan saat pelaksanaan seluruh tahapan hingga pemungutan suara dan pengumuman hasil.
Ronalzi mencontohkan, untuk Kabupaten Sabu Raijua, dimungkinkan akan ada konflik berkaitan dengan eksistensi bakal calon kepala daerah yang adalah petahana. Konflik ini akan dipicu oleh kemungkinan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye dan hal lainnya.
Hal sama juga untuk Kabupaten Sumba Barat yang memiliki riwayat konflik tinggi. “Juga di enam dari delapan daerah lain di NTT yang akan lakukan pilkada serentak,” katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan, mengantisipasi hal itu akan ada penambahan pasukan dari kompi markas Brimob Polda NTT, yang mulai dilakukan Kamis (20/8) ke sejumlah daerah di wilayah provinsi selaksa pulau itu yang ikut dalam pilkada serentak 2015 ini.
“Besok dijadwal akan digeser tambahan pasukan Brimob satu Satuan Setingkat peleton (SSP) dari Kupang ke Manggarai Barat, untuk menambah pasukan lainnya yang sudah ada di sana dan digeser dari Maumare,” katanya.
Hal sama juga akan dilakukan ke sejumlah daerah lainnya, yang merupakan daerah penyelenggara pilkada serentak seperti di Kabupaten Belu, Malaka, Sabu Raijua, Sumba Barat, Sumba Timur, Manggarai dan Kabupaten Ngada. “Kekuatan personel akan ditambah seluruhnya sesuai kondisi daerah masing-masing,” katanya.
Dia mengatakan, pengendalian keamanan pelaksanaan Pilkada serentak di semua daerah pelaksanaan di provinsi seribu pulau itu, menjadi tanggung jawab aparat kepolisian. Namun demikian, kerja sama antarinstansi seperti dengan TNI dan masyarakat umumnya, juga menjadi keniscayaan. “tanpa kerja sama dengan instnasi lain dan masyarakat, polisi akan kesulitan lakukan tugas pengamanannya,” katanya.
Kepada masyarakat, kata Ronalzi, diminta membantu menjaga kondisi keamanan di daerah masing-masing, untuk kepentingan kelancaran tahapan pelaksanaan pilkada serentak itu. “Ini agenda nasional dan menjadi kepentingan bersama, karena itu harus menjadi perhatian bersama,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Wisnu
