Jakarta, Aktual.co — Sekertaris Fraksi MPR dari PAN Yandri Susanto berharap Presiden Joko Widodo tak memaksakan kehendak kelompok tertentu agar nama-nama calon menteri yang diberi “Kartu” merah dan kuning oleh KPK, diumumkan sebagai menteri di kabinet pemerintahannya.
“Jika ada persoalan di KPK, saya kira sebaiknya Jokowi tidak memunculkan itu dipengumuman (menteri) nanti,” kata Yandri kepada awak media, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (21/10).
Dia merasa beruntung PAN tak menerima tawaran dua kursi menteri dari Presiden Jokowi.
“Untungnya kita tidak jadi masuk ke Koalisi Indonesia Hebat. Jadi jelas tidak ada nama kader PAN yang diberi kartu kuning dan merah dari KPK dan PPATK,” kata dia.
Sebelumnya, KPK memberi tanda merah dan kuning kepada nama-nama calon menteri yang diberikan Presiden Jowo Widodo.
“Kami tidak pakai istilah lolos atau tidak lolos, tapi memberikan masukan sesuai yang diminta, yang berisiko tinggi kami anggap merah, yang kami anggap kurang kami beri warna kuning,” kata Wakil Ketua KPK Zulkarnain, Senin.
Pada Minggu (19/10) Jokowi dan empat orang pimpinan KPK bertemu di gedung KPK untuk menerima hasil penelusuran nama-nama calon menteri yang sudah diserahkan oleh tim transisi pada Jumat (17/10).
Menurut Zulkarnain warna merah menandakan nama calon menteri tersebut dapat menjadi “potential suspect”.”Kalau ada ‘potensial suspect’ ya masuk. Kalau ada calon menteri yang begitu, dikasih warna merah,” kata Zulkarnain.
Zulkarnain mengaku bahwa hasil penelusuran itu dengan melihat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Gratifikasi dan pengaduan masyarakat.
“Semua yang terkait yang bisa membuat profil, orang-orang yang tentu terkait dengan perkara korupsi, atau potensi korupsi, juga ketaatan terhadap ketentuan yang menyangkut pencegahan korupsi. Dari laporan masyarakat juga, perkara yang ditangani selama ini dari LHKPN dan gratifikasi,” kata Zulkarnain.
Namun Zulkarnain enggan mengungkapkan nama-nama menteri yang ditelusuri KPK.
“Ini masih tertutup, saya tidak mau fokus kepada orang per orang, kami harapkan orang yang menurut kami bermasalah dan berpotensi bermasalah, kami harapkan tidak dipilih,” kata Zulkarnain.
Kepada Jokowi dan Jusuf Kalla, Zulkarnain berpesan agar delapan agenda pemberantasan korupsi dilaksanakan dengan baik.
“Delapan agenda pemberantasan korupsi yang dibuat KPK bisa membantu dan itu sudah disampaikan. Kami harap dilaksanakan secara baik dan optimal. Reformasi birokrasi, administrasi kependudukan, pengolahan Sumber Daya Alam, penerimaan negara, pendidikan, itu diantaranya. Jangan lupa ketahanan pangan juga termasuk,” kata Zulkarnain.

(Novrizal Sikumbang)

()