Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati - PT Freeport Indonesia menolak perubahan statusnya dari KK) ke IUPK. (ilustrasi/aktual.com)

Jakarta, Aktual.com – Proses pengesahan APBN Perubahan 2017 tak berlangsung tenang. Justru Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang hadir mewakili pemerintah dikecam habis akibat kebijakannya yang doyan ngutang.

Sementara dampaknya kepertumbuhan ekonomi tak signifikan. Untuk itu, kalangan DPR meminta agar APBN itu disusun jangan mengandalkan dana-dana dari berhutang.

“Coba kita lihat, utang pemerintah Jokowi yang hampir tiga tahun ini sudah menambah utang Rp1.000 triliun lebih. Mestinya, kita dalam menyusun APBN itu dengan jujur tanpa utang,” kata Anggota DPR dari Fraksi PAN Yandri Susanto di saat sidang paripurna, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Kamis (27/7).

Apalagi dengan defisit anggaran yang terus melebar membuat pemerintah akan terus menumpuk utang. Kata dia, dengan defisit anggaran di level 2,92 persen terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB, maka defisit anggaran tersebut sudah sampai pada titik lampu kuning.

“Defisit 2,92 persen di APBN-P 2017 sudah lampu kuning buat kita. Itu berbahaya sekali, karena amanat UU Keuangan Negara maksimal 3 persen dari PDB. Ini ‘PR’ kita semua, jangan sampai defisit ini menjadi bencana ekonomi,” kata anggota Komisi II DPR itu.

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Wisnu