Jakarta, aktual.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) atau Indonesia AID akan memperluas kemitraan dengan pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat untuk penyediaan dana hibah yang mandiri dan berkelanjutan.

“Dengan demikian, pemerintah dapat lebih fleksibel, efektif, dan efisien, dalam memberikan hibah di tengah tantangan keterbatasan ruang fiskal APBN,” kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti di Jakarta, Jumat (18/10).

Menurut dia, perluasan kemitraan itu rencananya dilakukan sebagai tindak lanjut setelah lembaga tersebut diluncurkan pemerintah.

Dia menjelaskan lembaga yang juga Badan Layanan Umum (BLU) itu juga memiliki misi bertransformasi menjadi lembaga pembangunan internasional yang independen dan kredibel dari sisi kapasitas keuangan, sumber daya manusia, dan institusi yang andal, serta jaringan yang kuat.

Setelah kapasitasnya meningkat, lanjut dia, cakupan tanggung jawab BLU LDKPI itu rencananya juga akan diperluas sehingga dapat mengelola investasi pemerintah di lembaga internasional dan pemberian pinjaman pemerintah kepada negara lainnya.

Dengan demikian, lanjutnya, Indonesia dapat berinvestasi lebih besar dalam bentuk dukungan stabilitas keamanan global, peningkatan peran di komunitas internasional, dan peningkatan hubungan diplomatik, serta kerja sama ekonomi dengan negara lain.

Indonesia AID merupakan hasil sinergi Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretaris Negara, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Dengan adanya lembaga itu, maka pengelolaan dana hibah lebih terkoordinasi karena selama ini pemberian hibah ke luar negeri dilakukan berbagai kementerian dan lembaga tanpa panduan kebijakan yang terstruktur dan terarah.

LDKPI diluncurkan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan dihadiri Menteri Keuangam Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri.

Ant.

(Zaenal Arifin)