Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, memberikan bantahan dihadapan wartawan, di Gedung Nusantara III, Kompleksp Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (20/2), terkait perkataan Nazaruddin dalam persidangan kasus E-KTP. Selain menyampaikan bantahan secara tertulis yang berjudul "Grand Korupsi M.Nazaruddin", Fahri yang mengaku tidak pernah ada bisnis di DPR selama hampir 14 tahun menjadi anggota dan Pimpinan DPR, akan terus melawan persekongkolan Nazar dan KPK. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta kepada Presiden Jokowi untuk segera mengumumkan dan memberikan pernyataan terkait peristiwa yang terjadi di Papua dan Papua Barat sampai saat ini. Hal tersebut guna membuat masyarakat Papua dan Papua Barat tenang.

“Saya mohon ya, terutama pejabat-pejabat esekutif yang punya kewenangan, memberikan ketenangan. Seperti presiden, ngomongnya lebih dari sekadar sabar, sabar gitu, jangan dong,” katanya, Rabu (21/8).

Dikatakan Fahri bahwa masyarakat Papua dan Papua Barat memerlukan jaminan agar perasaan tersinggung masyarakat terobati.

“Berilah jaminan bahwa apa yang terjadi tidak akan terulang, obatilah perasaan tersinggung orang, perasaan luka orang, perasaan kecewa karena diperlakukan secara tidak baik,” ujarnya.

Fahri, masalah yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya dan Kota Malang, jangan melebar ke mana-mana, tetapi fokuslah pada penyelesaian peristiwa apa yang terjadi. Dia meminta pejabat berwenang memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. “Presiden harus memberikan jaminan perasaan itu,” ungkapnya.

(Abdul Hamid)