Aktivitas proyek reklamasi di teluk Jakarta, Kamis (14/4). Dalam rapat kerja yang berlangsung Rabu (13/4), Komisi IV DPR dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sepakat agar proyek reklamasi Teluk Jakarta dihentikan. ANTARA FOTO/Agus Suparto/pras/ama/16.

Jakarta, Aktual.com — Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor KLHK Laksmi Wijayanti mengatakan polemik reklamasi teluk Jakarta menjadi dasar untuk mengevaluasi rencana reklamasi teluk lainnya di Indonesia. Pasalnya, tujuan reklamasi kini sudah menyimpang dari maksud reklamasi itu sendiri.

“Kami yakin proses ini justru untuk kembali mengkomunikasikan ke publik bahwa apa itu reklamasi. Kalau berpolemik karena sorotan saat ini ini dampaknya tidak terkelola dengan baik. Tujuan reklamasi itu untuk perubahan puluhan tahun ke depan. Kalau cita-cita reklamasi untuk peningkatan kualitas pantai utara itu sendri maka prosesnya harus dengan baik. Tapi kalau baru beberapa tahun punya problem banyak ya kita reviw lagi makna dan tujuannya untuk apa,” ujar Laksmi dalam diskusi “Nasib Reklamasi” di Cikini, Jakarta, Sabtu (23/4).

Pada dasarnya, lanjut dia, reklamasi untuk memberi solusi permasalahan lingkungan. Dimana pada tahun 1995 era Presiden Soeharto menggagas untuk mengembangkan “water front city” untuk perbaikan kualitas sekitar 2700 hektar. Serta ada revitalisasi di pesisir lama sebesar 2500 hektar.

“Namun saat tahap uji kelayakan itu designnya enggak layak lingkungan. Namun KLHK dituntut pengembang katanya bukan kewenangan kita. Dan kemudian ada banjir besar pada 2007. Orang mulai melihat kembali, jangan-jangan urgensi memang ada krisisi di sana dan harus review kembali, nah itu yang jadi polemik,” katanya.

Terkait hal itu, Laksmi menuturkan sekitar tahun 2009 sudah mulai menyusun studi prinsipnya dari pemikiran turunnya permukaan di Jakarta.

“Kan cepet sekali turun, genangan bukan dari hujan tapi dari rob maka harus dilakukan sesuatu di pantura. Yang di angkat subsiden di kurangi pengurangan air tanah di Jakarta. Kondisi ini dibenturkan dengan design macam-macam. Apa ada rekayasa teknologi lain? Ada giant sea wall, waduk itu proses. Dengan meledaknya kasus ini kita review kembali apakah itu solusinya? Karena ini belum solusi, maka KLHK harus review,” pungkas dia.

Laksmi mengungkapkan bahwa  memang kondisi teluk Jakarta sebenarnyaa tidak bagus. Menurutnya, air sudah tercemar berat, ada sedimentasi, juga kualitas kemiskinan nelayan yang memang harus di perbaiki.

“Kalau sudut lingkungan kita kaji apakah benefit ini sesuai dengan harapan. Kita kroscek semua perlakuan bukan hanya teknis tetapi juga bagaiamana solusi ini di selesaikan dengan pemerintah dan ketrlibatan masyarakat. Ini belom titik lah harus review lagi,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Arbie Marwan