Jakarta, Aktual.com – Komisi V DPR RI menyatakan reshuffle kabinet sepenuhnya merupakan hak presiden. Namun, Komisi V DPR RI menilai penyerapan ekonomi kementrian perhubungan tahun 2015 lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.
“Kita laporkan penyerapan ekonomi perhubungan lebih rendah di banding tahun sebelumnya. Juni 2014 lebih bagus dari juni 2015. Ini yang ada apa?” ujar Anggota Komisi V DPR RI Nizar Zahro di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/6).
Meski begitu, Komisi V berharap agar Kementerian Perhubungan mampu memdongkrak pertumbuhan ekonomi.
“Kita inginkan kemenhub adalah salah satu yang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi bilamana penyerapan maksimal tentunya bergeser ke bawah. Kalau tidak, akan berdampak ke pembangunan nasional. Ini akan kita tekankan termasuk fungsi regulator yang mengatur perhubungan,” ungkapnya.
Politisi Gerindra ini menyebut reshuffle kabinet merupakan kewenangan presiden. Diharapkan kinerja menteri sesuai dengan nawacita karena itu adalah hal terpenting.
“Kalau saya dari Gerinda memberikan hak itu ke presiden. Itu hak penuh presiden. Yang penting nawacita-nya on the track.”
Artikel ini ditulis oleh:
