Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (kiri) menyaksikan Paslon Capres dan Cawapres no urut 01 dan 02 saling bersalaman sebelum debat penyampaian visi misi saat acara debat capres di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1). debat pertama dua calon presiden dan calon wakil presiden ini memaparkan visi dan misinya tentang isu penegakan hukum, korupsi, HAM dan terorisme. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani menyebutkan fenomena diskusi tentang golput menjadi lebih terbuka khususnya di ruang media sosial, pasca-debat capres 2019 putaran pertama.

“Pasca-debat tersebut kita lihat diskursus (golput) itu begitu mulai banyak meningkat dan terbuka dibicarakan di ruang publik,” kata Yati di Gedung YLBHI Jakarta, Rabu (23/1).

Menurut Yati golput bisa menjadi salah satu ekspresi yang dipilih oleh warga negara yang merasa kecewa dengan sistem politik elektoral yang ada.

“Saya hanya ingin mengatakan supaya jangan anggap enteng fenomena golput ini, karena ini semacam semacam pengingat bagi penyelenggara negara dan kontestan politik bahwa ada kekecewaan dan kemarahan masyarakat,” kata Yati.

Yati melanjutkan kemarahan masyarakat terkait dengan kinerja petahana maupun dari kandidat lain, yang memiliki visi dan misi serta kebijakan politik yang dinilai kurang jelas.

“Hal ini semakin dikuatkan ketika kita lihat dalam debat pilpres 2019 putaran pertama, bahwa substansi ham, korupsi, dan terorisme yang seharusnya dibahas malah jauh dari harapan,” ujar Yati.

Lebih lanjut Yati mengatakan bahwa golput adalah ekspresi politik yang merupakan hak warga negara, akibat sistem politik dan pasangan calon yang tidak berhasil menjawab harapan masyarakat.

“Karena golput adalah hak, maka ini wajib dilindungi oleh negara atau negara tidak boleh merintangi apabila masyarakat menggunakan ekspresi politiknya untuk memilih golput,” pungkas Yati.

 

Ant.

(Zaenal Arifin)