Menko PMK Puan Maharani memimpin Rakor Tingkat Menteri (RTM) dihadiri Menteri sosial, Menteri Hukum dan Ham dan Bapenas di Ruang Rapat Lt 7, Kemenko PMK, Jalan Medan Barat no 3, Jaakarta Pusat, Kamis (2/11/2017).Rakor tingkat Menteri Tentang Pembahasan Peluncuran/Kick Off Perpres Bansos Non Tunai dan Persiapan BPNT 2018. AKTUAL/Munzir

Jakarta, Aktual.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah ada kepentingan politik dari belum diperiksanya Menteri Koordinator Pembangunan dan Kebudayaan, Puan Maharani di kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

Kepastian tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief saat dihubungi, Sabtu (3/1).”Tidak ada pilih-pilih. Tebang pilih partai politik, dalam proses penyidikan kasus e-KTP yang dilakukan KPK,” kata dia.

Ia mengklaim kalau pihaknya tidak memiliki kepentingan dengan PDIP, meski dalam catatan selain soal Puan, KPK sempat dikritik mengenai hilangnya nama-nama Politisi banteng seperti Olly Dondokambey, Yasonna Laoly dan Ganjar Pranowo dalam dakwaan mantan Setya Novanto, sebagai pihak yang disinyalir ikut menerima aliran uang e-KTP

Laode mengatakan, belum diperiksanya anak dari Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri itu lantaran saat ini pihaknya masih memfokuskan diri dalam membuktikan keterlibatan Novanto di e-KTP.

“Jadi untuk sementara ini, yang kami periksa itu adalah pihak-pihak yang dekat dengan orang yng telah ditetapkan sebagai tersangka,” kata Laode.

Sebelumnya mantan Ketua DPR Setya Novanto pun mempertanyakan belum diperiksanya Puan di kasus e-KTP. Pasalnya, diketahui ketika proyek e-KTP tahun anggaran 2011-2012 bergulir, Puan menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP, partai terbesar ke-tiga di DPR RI, yang turut diperkaya oleh proyek senilai Rp 5,9 triliun tersebut.

Selain itu, selama proses penyidikan mantan pejabat Kemendagri, Irman dan Sugiharto, hingga Setya Novanto, sejumlah elite tiga partai itu bergantian masuk ruang pemeriksaan KPK, termasuk para ketua fraksi saat proses anggaran itu berlangsung di DPR. Namun dari tiga Ketua Fraksi, cuma Puan Maharani saja yang belum masuk daftar periksa KPK. Sementara dua partai lain ketua fraksinya sudah diperiksa, Demokrat Anas Urbaningrum dan Jafar Hapsah sementara Golkar Setya Novanto.

 

(Nebby)