Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pencapaian realisasi dan evaluasi program pengampunan pajak periode pertama di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (14/10). Periode I program pengampunan pajak harta terdeklarasi mencapai Rp3.826,81 triliun dengan total tebusan sebesar Rp93,49 triliun. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jimbaran, Aktual.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan cerminan kesehatan suatu negara. Setiap negara, baik negara kaya maupun negara miskin, pasti akan menghadapi tantangan pengelolaan APBN.

Demikian disampaikan Menkeu saat memberikan kuliah umum di Kampus Universitas Udayana, Jumat (20/1). Kuliah umum mengambil tema mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Setiap negara, kaya ataupun miskin, menghadapi tantangan pengelolaan APBN. Bahkan banyak negara pernah atau sedang mengalami krisis ekonomi dan krisis kepercayaan akibat kondisi APBN yang tidak kredibel dan tidak berkelanjutan,” katanya.

Disampaikan, banyak negara mengalami tantangan pengelolaan fiskal. Dari negara-negara Amerika Latin era 1980-an, negara Timur Tengah dan Rusia pada masa kejatuhan harga minyak dan negara Eropa seperti Yunani, Portugal, Italia, Spanyol dan Perancis.

Bahkan, Jepang dan Amerika Serikat sekalipun menghadapi masalah anggaran belanja negaranya dengan jumlah utang yang tinggi. Untuk Indonesia, APBN atau kebijakan fiskal ini merupakan instrumen kebijakan penting dalam rangka memenuhi janji kepada rakyat.

Janji dimaksud adalah mewujudkan masyarakat adil makmur melalui fungsi alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi ataupun untuk manajemen naik turunnya ekonomi atau fungsi counter cyclical.

Sebagai alat kebijakan, lanjut Menkeu, efektivitas APBN dalam memengaruhi perekonomian sangat bergantung pada kredibilitas dan kekuatannya. Kredibilitas dan kekuatan APBN tercermin pada akurasi setiap angka dan kebijakan di belakang angka yang menggambarkan kualitas proses ekonomi, politik dan hukum dalam penetapannya serta ketaatan penyelengaraannya.

“Pada negara dengan proses politik yang demokratis, akuntabel dan transparan APBN akan ditetapkan konsisten dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat keseluruhan dan bukan hanya sebagai alat kepentingan kelompok elite,” jelasnya.

Ditambahkan, banyak pengalaman negara-negara di dunia menunjukkan bahwa kegagalan untuk mencapai status negara maju serta berpendapatan tinggi adalah akibat terjadinya elite capture, di mana fungsi alokasi dan distribusi APBN didominasi hanya oleh kepentingan elite.

“Indonesia harus memerangi kecenderungan ini dengan terus menjaga proses politik anggaran yang sehat dan baik,” demikian Sri Mulyani.

(Bobby Andalan)

()