Jakarta, Aktual.co — Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menegah, Anies Baswedan mengatakan bahwa Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diluncurkan pemerintah berbeda dengan Bantuan Siswa Miskin (BSM). Perbedaan tersebut, salah satunya terlihat dalam pengelolannya.
“Dari pengelolaannya KIP beda dengan BSM. Kalau BSM pengelolaannya dilakukan Kemendiknas, sekarang program yang sifatnya bantuan sosial itu akan dipusatkan di Kemensos,” ujar Anies di Kantor Pos Indonesia, Jakarta, Senin (3/11).
Menurut founder Indonesia Mengajar dan Turun Tangan itu, dana dari Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat berasal dari masing-masing pos kementerian.
“Pada fase transisi ini, KIP dikelola Presiden langsung, tapi dananya dari pos masing-masing seperti pos kesehatan dan pos pendidikan,” imbuhnya.
Selain itu, lanjut Anies dana dari KIP masih diambil dari pos BSM dengan besaran SD senilai Rp450 ribu, SMP Rp750 ribu, dan SMA Rp1 juta. Dana tersebut akan dibagiakan setiap tiga bulan sekali. Anies juga mengatakan bahwa program KIP berbeda dengan program bantuan pendidikan yang diselenggarakan Pemda.
“Jangan sampai ada Pemda yang mengubah bantuan pada siswa karena ada program ini dari pemerintah pusat. Misalnya program Jakarta, ada Kartu Jakarta Pintar, ini harus tetap jalan karena diselenggarakan Pemda,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Eka
