Presiden Joko Widodo (kedua kanan) dan Wapres Jusuf Kalla (kanan) memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/2). Rapat tersebut membahas soal pembentukan holding BUMN agar BUMN makin kuat, efektif dan kompetitif. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/nz/16.

Jakarta, Aktual.com – Kegaduhan yang terjadi di internal kabinet pemerintahan Jokowi-JK disesalkan banyak pihak. Selain karena tindakan tersebut dianggap tidak etis dilakukan oleh pejabat tinggi negara, kegaduhan yang diciptakan oleh beberapa Menteri saat ini menjadi citra buruk bafi pemerintahan Indonesia di mata publik dan masyarakat.

Mantan Dirjen Otda Kemendagri yang juga mantan Deputi Bidang Politik Wapres Prof Dr Djohermansyah Djohan mengungkapkan, kegaduhan di beberapa kementerian saat ini sudah tidak etis dan tidak mencerminkan perilaku sebagai Menteri.

” Menteri itu, bukan pejabat tinggi biasa, makanya mereka dituntut untuk memberikan tindakan dan sikap yang pantas dilakukan di depan publik.
Tapi yang kita lihat saat ini, para menteri yang bikin gaduh itu kelakuannya kayak kelakukan orang pinggir jalan,” ucapnya Djohermansyah dalam diskusi dengan tema “Para Menteri Bertikai, Apa Langkah Presiden Jokowi?”‎ yang diadakan di Gado-Gado Boplo, kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (5/3)

Menurutnya, kegaduhan yang diciptakan oleh Menteri-Menteri tersebut tentu akan berimplikasi pada kewibawaan presiden. Jika kekisruhan yang terjadi dibeberapa kementerian ini dibiarkan, maka akibatnya kewibawaan dan ketidakpercayaan ke presiden di mata publik akan menurun.

“Oleh karena itu mesti ada jalan keluar, solusinya bagaimana?, saya mengusulkan, karena perilaku menteri yang nampaknya tidak beretika dalam pemerintahan itu, maka harus dibuat kode etik bagi anggota kabinet,” ujarnya.

Dalam kode etik tersebut, lanjut Djoehermansyah, mestinya diatur tentang wilayah kerja dan tindakan masing-masing Menteri, sehingga tidak menimbulkan polemik dan kegaduhan.

“Apa yang boleh dilakukan apa yang tidak boleh dilakukan. Do and don’t. Kalau dia masih melakukan yang semestinya tidak boleh ya presiden Jokowi harus tegur. Jadi penting kode etik itu segera dibuat,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh: