Jakarta, Aktual.com – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bertekad membawa Indonesia menjadi negeri bahari dengan perekonomian kuat dan mengajak berbagai kalangan termasuk akademisi untuk mengembangkan jiwa bahari bangsa tersebut.
“Saya merasa bahwa dalam 3 tahun 10 bulan ke depan ada fundamental yang harus saya tegakkan dalam menyongsong generasi berikutnya untuk Indonesia 25, 50, bahkan 100 tahun mendatang. Bahwa Indonesia akan menjadi negara bahari yang sangat kuat dan disegani khususnya di bidang perekonomian dan kelautan,” kata Trenggono dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (29/1).
Untuk merangkul kalangan akademisi, Menteri Trenggono di antaranya telah menggelar audiensi virtual bersama Forum Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan se-Indonesia untuk membahas keberlanjutan potensi Indonesia sebagai negara bahari ke depannya.
Kegiatan yang dilakukan pada 28 Januari 2021 secara daring ini dihadiri oleh 47 perwakilan universitas dari berbagai wilayah.
Menteri Kelautan dan Perikanan menjelaskan pentingnya kerja sama antara KKP dengan Perguruan Tinggi khususnya yang fokus pada Perikanan dan Ilmu Kelautan untuk memajukan sumber daya yang ada di darat maupun di laut.
“Forum Dekan khususnya pada bidang Perikanan dan Ilmu Kelautan adalah partner utama KKP dari sisi keilmuan. Saya sangat mendukung untuk kita bisa merapatkan barisan apalagi KKP membutuhkan masukan-masukan dari segi scientist sehingga kebijakan atau model yang kami keluarkan berdasarkan keilmuan yang tepat,” ucap Trenggono.
Ia juga menjelaskan bahwa sebagai negara bahari harusnya masyarakat memiliki jiwa bahari. Namun sejauh ini Menteri Trenggono masih merasa bahwa masyarakat belum terbiasa dengan hal tersebut.
Menteri Kelautan dan Perikanan berpendapat bahwa untuk menjadi masyarakat bahari tidak bisa serta merta begitu saja, namun demikian masyarakat harus terdidik, memahami, dan mencintai laut sebagai tempat untuk menyambung hidup bahkan hingga turun-temurun.
Selain membahas tentang riset, budidaya dan lingkungan, Menteri Trenggono dalam acara tersebut juga menyampaikan keinginannya untuk menyejahterakan nelayan di Indonesia.
Trenggono menginginkan agar pemenuhan hak-hak nelayan tak hanya ketika masih dapat aktif menangkap ikan, namun juga jaminan masa tua bagi nelayan yang sudah tidak produktif akibat terkendala usia.
Sebelumnya, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menyatakan, untuk negara maritim seperti Indonesia, paradigma berpikir bangsa dan arah kebijakan pemerintah harus betul-betul mengutamakan sektor kelautan.
“Cara berpikirnya masih bias daratan, meski sejatinya secara geografis wilayah lautnya (Republik Indonesia) dominan,” kata Abdul Halim.
Abdul Halim juga sepakat bahwa pada saat ini untuk arah perekonomian masih lebih dititikberatkan kepada sektor agraris atau pertanian dibandingkan dengan sektor yang terkait kemaritiman.
Selain itu, ujar dia, cara berpikir dari pihak otoritas juga masih ke arah eksploitatif dan belum terlalu berubah ke arah pemanfaatan yang berkelanjutan.
Padahal, lanjutnya, dengan paradigma pemanfaatan yang berkelanjutan maka dengan potensi yang ada, maka sebenarnya harl tersebut dinilai akan dapat menyejahterakan semua warga yang terdapat di berbagai daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa terkecuali. (Antara)
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: As'ad Syamsul Abidin
