Jakarta, aktual.com – Konflik antara Iran dan Israel yang kian memanas sejak Sabtu (14/6/2025) berdampak langsung terhadap lonjakan harga minyak dunia. Aksi saling serang rudal antara kedua negara Timur Tengah itu tidak hanya meningkatkan ketegangan geopolitik global, tetapi juga mengancam stabilitas jalur logistik internasional.
Pada Kamis (19/6/2025) sore, harga minyak mentah Brent tercatat berada di kisaran US$ 77,60 hingga US$ 77,74 per barel. Angka tersebut naik sekitar 6% dibandingkan awal pekan ini yang sempat berada di level US$ 73,23 per barel.
Peningkatan harga minyak mentah dunia ini memunculkan kekhawatiran akan potensi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri, terutama mengingat sebagian harga BBM di Indonesia masih disubsidi oleh pemerintah.
Tenaga Ahli Kantor Komunikasi Kepresidenan, Fithra Faisal, menjelaskan bahwa pemerintah telah mengantisipasi berbagai kemungkinan termasuk lonjakan harga minyak dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Salah satu asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN menetapkan harga minyak mentah Indonesia (ICP) sebesar US$ 82 per barel. Fithra mengungkapkan, setiap kenaikan US$ 1 per barel minyak mentah dunia akan berdampak pada peningkatan beban subsidi BBM pemerintah sebesar Rp 3 hingga Rp 5 triliun.
“Saat ini, harga minyak mentah dunia masih berada dalam rentang asumsi pemerintah. Jadi, masyarakat belum perlu terlalu khawatir,” kata Fithra, Kamis (19/6/2025).
Fithra juga menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan stress test terhadap ketahanan fiskal nasional dalam menghadapi eskalasi harga minyak dunia. Dalam simulasi tersebut, APBN dinilai masih mampu menahan tekanan dan menjaga harga BBM tetap stabil selama harga minyak dunia belum menembus US$ 100 per barel.
“APBN masih mampu menjaga harga BBM tidak disesuaikan di dalam negeri antara US$ 90–100 per barel, itu masih relatif kuat, dengan beberapa intervensi dan realokasi anggaran,” ujarnya.
Indonesia masih bergantung pada pasokan minyak dari kawasan Timur Tengah, termasuk Iran, yang kini menjadi pusat ketegangan global. Lonjakan harga minyak sebagai imbas konflik berpotensi menambah beban fiskal, terutama jika konflik terus berlarut dan mendorong harga minyak dunia semakin tinggi.
Meskipun demikian, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga daya beli masyarakat melalui kebijakan subsidi yang tepat sasaran dan pengelolaan anggaran yang adaptif.
Artikel ini ditulis oleh:
Tino Oktaviano
