Jakarta, Aktual.com – KPK meluncurkan aplikasi “JAGA” untuk memonitor sektor-sektor pelayanan publik guna memudahkan komunikasi para pengguna di seluruh Tanah Air.
“Hari ini KPK meluncurkan aplikasi “JAGA” untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan memberikan masukan terhadap layanan publik. Aplikasi yang sudah ada di dalam baru 4 yaitu “JAGA RS-ku”, “JAGA Sekolahku”, “JAGA Puskesmasku” dan “JAGA Perizinanku” jadi masyarakat kalau mengajukan perizinan bisa memonitor pelayanan yang dilakukan di kabupaten tempat pelayanan itu dan apa saja syaratnya,” kata Ketua KPK, Agus Rahardjo dalam Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) 2016, di Balai Kartini Jakarta, Kamis (1/12).
KNPK 2016 bertema “Reformasi Sistem Penegakan Hukum dan Pelayanan Publik yang Transparan dan Akuntabel” dan dibuka oleh Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi), dan diikuti Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Jaksa Agung H. Muhammad Prasetyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Artidjo Alkostar dan sejumlah pejabat lain.
“Nanti akan ada “JAGA SIM-ku dan “JAGA STNK-ku”. Tapi program ini bisa berjalan bila ada pengisian data yang benar seperti profil sekolah atau Rumah Sakit, tanpa itu tidak bisa diakses. Kemudian sekitar satu dan dua bulan kami akan memonitor kelengkapan data, komitmen lembaga dan daerah yang menjaga prizinanku, kabupaten mana yang sudah memasukkan data dan mana yang belum,” tambah Agus.
Agus juga menawarkan sistem “reward and punishment” bagi pemerintah daerah dan kementerian yang ikut serta dalam aplikasi JAGA ini.
“KPK di sini sebagai ‘trigger’ dan kementerian/lembaga sebagai pihak yang mengerjakan jadi sistem harus terintegrasi. Bila kementerian/lembaga lain tidak mengisi “JAGA” dapat dipertimbangannya DAK-nya (Dana Alokasi Khusus). Seiring berjalannya waktu kita akan lihat perkembangannya dan lihat mana yang sudah bergerak dan belum dan kami akan ingatkan supaya data cepat masuk,” ungkap Agus.
Agus mengakui dalam membangun sistem yang mengikutsertakan berbagai kementerian itu membutuhkan waktu yang lama.
“Saat saya membangun ‘e-procurement’ itu saja butuh 8 tahun dan transaksinya hingga saat ini baru Rp340 triliun sedangkan potensi ekonominya Rp900 triliun, maka perlu usaha dari lembaga lain,” tambah Agus.
Sedangkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menyambut usulan untuk membuat “JAGA APBN”.
“Saya gembira dengan usulan ‘JAGA APBN’ tapi APBN diatur dan dibentuk dengan rumit dan sangat banyak unsur yang membuat masyarakat tidak bisa mengawasi, jadi kami akan pikirkan bagaimana format agar APBN dapat diawasi dan menjadi bermafaat bagi masyarakat,” kata Sri Mulyani.
Terkait pelayanan publik, menurut Sri Mulyani di Kementerian Keuangan sudah terdapat sejumlah kantor yang memberlakukan “Zona Antikorupsi” dan “Zona Pelayanan Publik Yang Baik”.
“Tapi kami tidak puas dengan hal itu, seharusnya semua kantor menjadi “Zona Anti Korupsi” sehingga tinggal bagaimana mengadopsi seluruh praktek pengelolaan sehingga bisa melayani publik tanpa menciptakan kerawanan korupsi. Saya optimis hal ini bisa dilakukan di kantor-kantor untuk pembayaran, tapi kalau kantor penerimaan yang bukan melalui bank atau ada interaksi aparat dengan pelaku ekonomi itu yang perlu diawasi. Kami juga sudah membangun ‘online siytem’ dan masih terus diawasi karena ‘online’ bisa mengurangi interaksi tapi tidak bisa mengeliminasi korupsi kalau faktor manusia tidak bisa dikontrol dengan baik,” ungkap Sri Mulyani.
Presiden Joko Widodo dalam sambutannya menyatakan bahwa sistem “online” bisa dimatikan dengan sengaja sehingga yang penting adalah membudakan perilaku jujur, berintegritas, tidak permisif pada pungli, suap maupun korupsi lainnya.
(Ant)
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Nebby
