Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimun Zubair (kursi roda) didampingi sejumlah kerabat bergegas menuju Istana Merdeka untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Jakarta, Jumat (12/2). Pertemuan tersebut membahas soal rencana islah di tubuh PPP antara kepengurusan Romahurmuziy dan Djan Faridz. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/foc/16.

Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi VIII DPR RI Chairul Muna mendukung rencana sertifikasi bagi penceramah khutbah (khatib) yang diwacanakan Pemerintah beberapa waktu lalu. Namun, ia meminta agar mekanisme sertifikasi lebih diperjelas. Sebab dikhawatirkan justru akan menimbulkan masalah baru dalam sistem keagamaan.

“Terus terang kalau saya sebetulnya mendukung bagaimana untuk mensiasati supaya da’i/khatib itu tidak memberikan tausyiah yang berbau radikal. Tetapi yang perlu diingat sistem dan mekanismenya seperti apa itu yang harus dirancang sebaik-baiknya,” ujar Chairul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/2).

“Jangan sertifikasi, khatibnya berhalangan yang punya sertifikat, kemudian jum’atan khatib itu khatib khutbah. Sementara khatib yang menggantikan ini khatib yang tidak bersertifikat, apakah bisa atau tidak ? Jangan khatib ini mau naik ke mimbar ditangkap polisi karena tidak memiliki sertifikasi kan jadi enggak karuan,” tambahnya.

Intinya, kata Chairul, Fraksi Nasdem di DPR tetap mendukung rencana tersebut untuk meredam radikalisasi yang ada di Indonesia. Tetapi jangan wujudnya sertifikasi, supaya tidak menjadi suatu polemik di masyarakat.

“Yang jelas gitu, kalau tidak kan kacau nanti. Jum’atan banyak jamaahnya tapi tidak ada khatibnya,” pungkas dia.

(Nailin Insa)

()