Seorang anggota Kepolisian berjaga di salah satu ruang direktorat di Kementerian Perhubungan, usai melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kementrian Perhubungan, Jakarta, Selasa (11/10/2016). Dalam penangkapan ini polisi menangkap AR, AD, D, T dan NM. Diduga uang ini untuk urus masalah perizinan di Ditjen Perhubungan Laut

Jakarta, Aktual.com – Presiden Joko Widodo meminta seluruh kementerian agar menghentikan pungutan liar terhadap pelayanan masyarakat.

“Stop dan hentikan pungli!” kata Jokowi dengan nada keras sambil mengacungkan telunjuknya usai meninjau kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (11/10).

Menurut dia, jajaran kabinet baru saja melakukan rapat di Istana Negara untuk membentuk Operasi Pemberantasan Pungli.

Pada saat operasi dilakukan, pada waktu yang sama di Kantor Presiden digelar rapat terbatas membahas reformasi hukum.

Hadir dalam rapat itu, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Kemudian Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo. Kepala BIN Budi Gunawan dan Kepala BNN Budi Waseso juga tampak hadir dalam rapat tersebut.

Seusai rapat, Presiden langsung menerima laporan dari Kapolri soal operasi tangkap tangan di Kemenhub. Meski angka duit pungli yang diterima relatif tak besar, namun Jokowi tetap memantau langsung operasi yang dilakukan tim gabungan Mabes Polri dan Polda Metro Jaya.

“Baru saja dibentuk, tapi sudah ada laporan pungli di kementerian perhubungan. Baru saja ini selesai dari Istana,” kata Jokowi.

Jokowi beserta rombongan berada di kementerian perhubungan selama kurang lebih 15 menit dan kembali ke Istana Negara.

Laporan: Fadlan Syiam Butho

(Wisnu)