Manila, Aktual.com – Wakil Presiden Filipina Sara Duterte-Carpio, atau yang lebih dikenal sebagai Inday Sara resmi dimakzulkan Parlemen Filipina. Sara yang bernama asli Sara Zimmerman Duterte yang juga putri dari mantan Presiden Rodrigo Duterte resmi dimakzulkan dengan berbagai tuduhan.
Dilansir dari Reuters, pemakzulan terhadap Sara didasarkan pada beberapa tuduhan, yakni penyalahgunaan dana publik senilai jutaan dolar AS saat menjabat sebagai wakil presiden maupun sebagai menteri pendidikan alias melakukan korupsi, mengumpulkan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan, dan mengancam nyawa atau berniat membunuh Presiden Ferdinand ’Bongbong’ Marcos Jr serta Ibu Negara Liza Araneta Marcos, dan Ketua DPR Filipina Martin Romualdez. Meski Sara membantah semua tuduhan tersebut, dengan mengatakan kalau dirinya adalah korban dendam politik.
Namun realitas politik menunjukkan, sebanyak 215 dari 306 anggota Parlemen Filipina, atau 70,2 persen memberikan suara mendukung pemakzulan tersebut, jauh di atas ambang batas sepertiga yang dibutuhkan agar RUU Pemakzulan tersebut dapat disahkan. RUU tersebut segera disidangkan oleh Senat Filipina yang beranggotakan 24 orang, yang akan bersidang sebagai pengadilan pemakzulan terhadap Sara.
Jika dalam sidang Sara terbukti bersalah, maka Sara terancam pemecatan dari jabatannya dan akan menjadi wakil presiden pertama dalam sejarah Filipina yang dimakzulkan. Setelah mantan Presiden Joseph Estrada yang dimakzulkan pada tahun 2000 lalu dengan tuduhan korupsi. Sara yang kelahiran 31 Mei 1978 diperkirakan akan tetap menjabat hingga Senat memberikan putusannya. Maski tanggal persidangan sendiri belum ditetapkan. Pemakzulan akan secara efektif mencopot Sara dari jabatannya sebagai wakil presiden, dan melarang secara permanen untuk memegang semua jabatan publik.
Dilansir dari BBC, Sara Duterte secara luas dianggap sebagai calon pengganti Bongbong Marcos, yang sudah tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri lagi sebagai presiden pada tahun 2028 nanti, lantaran konstitusi Filipina membatasi masa jabatan presiden hanya untuk satu masa jabatan selama enam tahun.
Hingga satu hari setelah pemakzulan dirinya, Sara Duterte belum mengomentari pemungutan suara pemakzulan di parlemen Filipina itu. Namun, kakak laki-lakinya yang bernama Paolo Duterte yang juga anggota parlemen yang mewakili kampung halaman mereka di Davao mengatakan bahwa pemerintah telah ”menginjak wilayah berbahaya” dengan apa yang ia gambarkan sebagai ’penganiayaan politik’ yang jelas.
Pemakzulan Sara dinilai khalayak sebagai eskalasi perseteruan sengit antara Sara Duterte dan Bongbong Marcos yang telah membuat negara itu ”gelisah” selama berbulan-bulan. Keduanya adalah keturunan dinasti politik Filipina, Sara adalah putri mantan Presiden Rodrigo Duterte, sementara Bongbong Marcos adalah putra mendiang diktator Filipina Ferdinand Marcos.
Pemakzulan ini terjadi di tengah perseteruan sengit antara Sara dan Bongbong yang semakin memanas sejak runtuhnya aliansi politik mereka, yakni aliansi yang sebelumnya membawa kemenangan besar mereka dalam Pemilu 2022 lalu.
Pecahnya persekutuan Bongbong-Sara terlihat saat keduanya terkesan menjalankan agenda politik masing-masing sambil berbeda pendapat di bidang strategis seperti diplomasi. Bongbong terlihat cenderung pro Amerika Serikat, sedangkan Sara dianggap lebih pro ke China dan Rusia. Khususnya hubungan Filipina dengan AS dan China, dimana Bongbong Marcos telah mengembalikan pangkalan militer AS ke Filipina, membalikkan sikap pro China-Rusia dari ayah Sara, yakni mantan Presiden Rodrigo Duterte yang diteruskan oleh Sara.
Selain itu, Bongbong menjanjikan pendekatan yang tidak terlalu keras terhadap jaringan narkoba ilegal, mengurangi perang melawan narkoba, berkebalikan dengan kebijakan ayah Sara menewaskan lebih dari 6 ribu pelaku narkoba di seluruh negeri.
Perseteruan Bongbong dan Sara semakin memuncak, saat dalam sebuah konferensi pers, Sara Duterte mengatakan bahwa ia sudah berbicara dengan seseorang untuk membunuh Marcos, jika dirinya dibunuh. Walau Sara kemudian meralat ucapannya dengan mengatakan bahwa dirinya tidak berencana untuk membunuh Presiden Bongbong Marcos dan istrinya, dengan berdalih kalau hal itu hanyalah ”badai dalam cangkir teh”.
Sementara itu, Presiden Bongbong Marcos menegaskan bahwa dirinya tidak terlibat dalam proses pemakzulan itu. Ia juga menekankan bahwa kabinet pemerintah eksekutif tidak memiliki peran dalam proses tersebut. ”Pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk memakzulkan,” ujar Bongbong Marcos dalam konferensi pers di Istana Malacanang, Kamis petang, (6/2) waktu setempat.
Bongbong menjelaskan bahwa baik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Senat yang tergabung di Parlemen Filipina wajib menindaklanjuti laporan pemakzulan yang diajukan Terkait perkembangan terbaru, Bongbong juga mengatakan kesiapannya untuk mengadakan sidang khusus Kongres jika Senat mengajukan permintaan resmi.
”Ketika usulan pemakzulan diajukan, DPR dan Senat tidak memiliki pilihan lain selain menindaklanjutinya. Mereka harus mengakui keluhan yang telah diajukan dan menjalankan prosesnya, dan itulah yang sedang terjadi saat ini,” tandas Bongbong.
(Indra Bonaparte)
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
