13 April 2026
Beranda blog Halaman 170

Nilai Perjuangan RA Kartini Tetap Aktual, Lestari Moerdijat Soroti Peran Perempuan Masa Kini

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat di sela kunjungan ke Kantor Bupati Jepara dan Museum Kartini dalam rangkaian Safari Ramadan DPP Partai NasDem di Jepara, Jawa Tengah, Rabu (25/2). Aktual/DOK MPR RI

Jepara, aktual.com – Perjuangan RA Kartini untuk mewujudkan kebebasan, kemandirian, dan kemampuan perempuan untuk berada di depan, masih sangat relevan dengan kondisi saat ini.

“Perjuangan RA Kartini bukan hanya ditujukan untuk kaum perempuan semata. Lebih penting dari itu, sejatinya beliau memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat di sela kunjungan ke Kantor Bupati Jepara dan Museum Kartini dalam rangkaian Safari Ramadan DPP Partai NasDem di Jepara, Jawa Tengah, Rabu (25/2).

Pada kesempatan itu, Lestari yang juga Ketua DPW Partai NasDem Jawa Tengah itu hadir mendampingi Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem Saan Mustofa disambut oleh Bupati Jepara Witiarso Utomo dan jajarannya.

Selain mengunjungi museum, Rerie, sapaan akrab Lestari, menyerahkan bantuan mobil perpustakaan untuk Taman Bacaan Masyarakat di Jepara.

Menurut Rerie, Museum Kartini yang bertempat di Pendopo Kabupaten Jepara ini tidak hanya menyajikan nilai-nilai perjalanan RA Kartini, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan yang diperjuangkannya.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu mengungkapkan bahwa dirinya bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara menggagas agar Museum Kartini juga bisa berfungsi sebagai pusat studi perempuan.

“Jadi embrio sebagai pusat studi perempuan sudah ada, kami saat ini sedang mengumpulkan berbagai macam kelengkapannya,” ujar Rerie.

Dengan langkah tersebut, jelas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, upaya mewujudkan museum sebagai pusat pengembangan literasi bagi masyarakat semakin dekat untuk direalisasikan.

Apalagi, tegas Rerie, bila pajak buku berhasil dihapuskan. Dengan kondisi tersebut peningkatan literasi masyarakat terkait perempuan semakin nyata.

Menurut Rerie, pihaknya sebagai anggota DPR RI bersama Pemerintah Kabupaten Jepara menargetkan agar Musem Kartini bisa menjadi museum kelas A yang bisa menjadi kebanggaan masyarakat.***

Ekonom Salamuddin Daeng: Perjanjian Dagang Prabowo-Trump Tidak Membunuh Industri Nasional

Jakarta, aktual.com – Ekonom Salamuddin Daeng menyampaikan bahwa 98 Resolution Network menilai Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat merupakan hal yang wajar dalam hubungan perdagangan kedua negara. Menurutnya, perjanjian semacam itu bukanlah sesuatu yang baru, karena Indonesia sebelumnya juga telah menandatangani dan meratifikasi berbagai perjanjian perdagangan di tingkat regional untuk meliberalisasi pasar secara luas dan mendasar, seperti ASEAN Free Trade Agreement (AFTA) serta ASEAN-China Free Trade Agreement (AC FTA).

“Kami menilai Agreement on Reciprocal Trade (ART) Indonesia-Amerika sebagai sesuatu yang normal dalam dalam hubungan dagang dua negara. Perjanjian dagang seperti ini bukan sesuatu yang baru. Kita telah menandatangani dan meratifikasi perjanjian sejenis di regional untuk meliberalisasi pasar secara luas, menyeluruh dan mendasar di kawasan regional seperti ASEAN Free Trade Agreement (AFTA), lalu ditindaklanjuti dengan ASEAN China Free Trade Agreement (AC FTA), demikian pandangan yang disampaikan oleh 98 Resolution Network melalui ekonom Salamuddin Daeng sebagai salah satu pemrakarsanya,” kata Ekonom Salamuddin Daeng.

Salamuddin mengatakan ASEAN-China Free Trade Agreement (AC-FTA) yang ditandatanganai tahun 2002 dan diimplementasikan tahun 2010/ 2012 justru adalah sebuah perjanjian yang jauh lebih luas meliputi agreement eliminating tariffs mencapai lebih 90% dari perdagangan barang antara ASEAN dengan China. Pada Oktober 2025 perjanjian ini dimodifikasi dengan memasukkan kesepakatan covering digital economy, green economy, supply chain connectivity.

Menurut Salamuddin perjanjian Prabowo-Trump hanya kelanjutan dari perjanjian GATT 1994 sebagaimana yang disebut dalam konsideran perjanjian ini. Donald Trump ingin mengambil kesempatan yang sama sebagaimana kesempatan yang telah diambil oleh China dan Uni Eropa (EU) untuk memasuki pasar negara besar seperti Indonesia. Sebaliknya Prabowo juga ingin mengambil peluang untuk memasuki pasar besar Amerika dengan produk industri nasional kita.

“Bahkan jika diperhatikan Indonesia juga telah lama melibatkan diri dalam perjanjian dagang multilateral international yang mengikat (legally binding) seperti World Trade Organization (WTO)”, urai Salamuddin.

Salamuddin yang pernah menjadi peneliti di Institute Global Justice (IGJ) berpandangan perjanjian Prabowo-Trump sebagai sebuah perjanjian yang lebih baik karena dilakukan secara bilateral. Jika bilateral agreement (hanya melibatkan dua negara), memungkinkan dilakukan renegosiasi sewaktu-waktu jika terbukti perjanjian itu merugikan.

“Berbeda jika dibandingkan dengan perjanjian yang bersifat regional seperti AFTA, AC- FTA dan perjanjian multilateral seperti WTO, yang sulit direnegosiasikan karena legally binding (mengikat) dan melibatkan banyak negara”, tegas Salamuddin yang merupakan aktivis 98 di NTB.

Salamuddin menjelaskan bahwa perjanjian dagang Prabowo-Trump ini juga lebih baik karena tidak berdampak merugikan produk industri nasional dan UMKM. Jika dibandingkan dengan dampak dari perjanjian AFTA dan AC-FTA yang dalam sejumlah penelitian justru mematikan industri nasional dan UMKM. Kelompok industri manufaktur, garmen, baja, dll. gulung tikar akibat pasar Indonesia dibanjiri produk sejenis yang datang dari China. Pasar dalam negeri hanya menjadi reseler barang impor.

“Kami mengapresiasi perjanjian dagang Parabowo-Trump karena benar-benar mempertimbangkan untuk tidak menempatkan barang barang produk industri nasional Indonesia bersaing secara langsung dengan barang produk Amerika Serikat (AS), baik di pasar Amerika maupun di pasar Indonesia”, lanjut Salamuddin.

Salamuddin menilai positif langkah Presiden Prabowo yang benar benar mempertimbangkan untuk tidak mengimpor produk atau komoditi yang dapat dihasilkan oleh industri nasional kita. Sebagian besar produk yang diperjanjikan untuk di impor masuk dalam kategori; pertama, barang atau produk yang dibutuhkan namun tidak dapat dihasilkan sendiri di dalam negeri. Kedua, barang yang di dalam negeri masih dibutuhkan pasokan untuk kebutuhan industri, misalnya produk industri, minyak mentah dan produk minyak, produk pertanian dan pangan.

“Jika kita bandingkan dengan perjanjian dagang AFTA dan AC-FTA yang menempatkan seluruh produk industri nasional Indonesia di berbagai tingkatan bersaing secara langsung dan berhadap-hadapan, dengan gempuran produk impor industri dari China, India dan Korea Selatan”, ujar Salamuddin yang pernah melakukan judicial review ke MK untuk membatalkan ASEAN Charter.

Salamuddin menilai opini yang mendominasi telah menyudutkan Pemerintahan Prabowo terkait pengenaan tarif 19 persen yang telah dibatalkan oleh Supreme Court (Mahkamah Agung) Amerika. Padahal jika kita baca dokumen perjanjian, faktanya sebanyak 1.819 pos produk Indonesia justru dikenakan tarif 0 persen ke pasar Amerika.

“Sebagai catatan sebelum Perjanjian Dagang Prabowo-Trump ini dibuat, produk produk tersebut dikenakan tarif 8-12 persen. Diantara kelompok industri yang sangat diuntungkan adalah tekstil, furnitur kayu yang banyak melibatkan UMKM. Jadi menurut kami perjanjian ini sangat menguntungkan industri nasional dan UMKM kita”, ujar Salamuddin.

Salamuddin menjelaskan terkait alokasi impor untuk beras klasifikasi khusus asal Amerika, data yang disampaikan Kemenko Perekonomian telah menjelaskan bahwa realisasi kebijakan tersebut tidak wajib karena tergantung permintaan dalam negeri.

“Lagi pula komitmen impor beras AS hanya sebesar 1.000 ton, tidak signifikan atau hanya sekitar 0,0029% dari total produksi beras nasional yang mencapai 34,69 Juta Ton tahun 2025. Jadi sangat jelas, kebijakan impor beras khusus dari Amerika Serikat tidak mengancam program swasembada industri pangan nasional”, tegas Salamuddin.

Salamuddin memandang ke depan Indonesia dapat memanfaatkan perjanjian Prabowo-Trump tersebut untuk ekspor produk yang tidak bersaing secara langsung seperti tekstil, produk furniture, karet dan produk UMKM lainnya, yang dikenakan tarif nol persen.

“Perlu diketahui bahwa Amerika tidak memasukan persyaratan perjanjian iklim atau penurunan karbon dalam perjanjian dengan Indonesia. Oleh karena itu, perjanjian ini memberi peluang besar kepada kita untuk dapat meningkatkan perdagangan komoditas yang mengalami penolakan atau persyaratan ketat di pasar lain seperti minyak sawit yang ditolak di pasar Uni Eropa”, tutup Salamuddin.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Prabowo Kembali Tunjuk Purnawirawan Pimpin BUMN, Inilah Daftar 60 Pejabat Negara dan BUMN Berlatar Anggota TNI

Ilustrasi: Perwira dan purnawirawan TNI di jabatan sipil. Aktual/AI

Jakarta, aktual.com – Presiden Prabowo Subianto kembali mempercayakan jabatan strategis pemerintahan dan badan usaha milik negara (BUMN) kepada figur berlatar belakang militer. Teranyar, Kepala Negara menunjuk Mayor Jenderal (Purnawirawan) Prihati Pujowaskito sebagai Direktur Utama BPJS Kesehatan untuk periode 2026–2031.

Penunjukan tersebut menambah panjang daftar purnawirawan TNI yang menduduki posisi kunci di lingkup kementerian, lembaga negara, maupun perusahaan pelat merah pada era pemerintahan Prabowo.

Berdasarkan penelusuran dan catatan Bloomberg Technoz, setidaknya terdapat 62 nama pejabat di kementerian, lembaga, hingga BUMN yang memiliki latar belakang pendidikan dan penugasan militer. Dari jumlah tersebut, sebagian masih berstatus perwira aktif, sementara lainnya telah pensiun atau purnawirawan.

Sebaran jabatan mereka pun terbilang beragam. Tidak hanya mengisi posisi yang beririsan langsung dengan sektor pertahanan dan keamanan, sejumlah nama juga dipercaya memimpin institusi dan perusahaan strategis di sektor energi, infrastruktur, hingga pangan.

Fenomena ini memperlihatkan kuatnya kepercayaan Presiden terhadap figur-figur berlatar militer untuk mengawal agenda pemerintahan dan pengelolaan sektor-sektor vital negara. Di sisi lain, dinamika tersebut juga memunculkan perbincangan publik terkait arah konsolidasi kekuasaan dan pola rekrutmen kepemimpinan di lingkup pemerintahan serta BUMN.

Berikut daftar perwira aktif dan purnawirawan TNI yang mengisi jabatan di Kementerian, lembaga negara, hingga BUMN:

Kementerian atau Lembaga Negara

1. Kepala BNPB Letnan Jenderal Suharyanto
Dia dilantik sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 17 November 2021, sebelumnya dirinya menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) V Brawijaya. Lulusan Akmil 1989 tersebut, pernah menjabat sebagai Kasdam Jaya pada 2018-2019, hingga Sesmilpres Kemensetneg pada 2019-2020.

2. Penasihat Khusus Presiden bidang Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman
Dia merupakan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), yang saat ini dipilih Prabowo sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Pertahanan. Ia pernah menjabat sebagai Gubernur Akmil pada 2018-2020, lalu ia juga pernah menjabat sebagai Pandam V Jaya pada 2020-2021.

3. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umrah Laksamana Pertama Ian Heriyawan
Dia sebelumnya sempat menjabat sebagai Kepala Pusat Pembinaan Mental (Kapusbintal) TNI.

4. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal (Purn) Djamari Chaniago
Dia merupakan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia ke-19. Ia lahir di Padang, Sumatera Barat, pada 8 April 1949. Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Kepala Staf Umum TNI pada periode 2000–2004; Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada tahun 1999–2000; Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat pada tahun 1998–1999; serta Panglima Kodam III/Siliwangi pada periode 1997–1998.

5. Wakil Menteri ATR/BPN Mayor (Purn) Ossy Dermawan
Dia sempat menjabat sebagai Staf Pribadi Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu, Ossy juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat.

6. Deputi Penyediaan dan Penyaluran BGN Brigadir Jenderal (Purn) Suardi Samiran
Dia lahir di Makassar tahun 1965. Ia merupakan lulusan Akademi Militer (AKMIL) tahun 1990 dan menempuh berbagai pendidikan pengembangan karier di lingkungan TNI Angkatan Darat. Sepanjang karier militernya, ia mengemban berbagai penugasan strategis, baik di dalam maupun luar negeri, seperti di Timor Timur, Irian Jaya, Aceh, Vietnam, Burma, dan Singapura.

7. Wakil Menteri Pertahanan Marsekal Madya (Purn) Donny Ermawan
Dia merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1988 yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan. Ia sempat menjabat sebagai Sekjen Kemhan sebelum menjabat Wamenhan.

8. Kepala BSSN Letnan Jenderal (Purn) Nugroho Sulistyo
Dia menjabat sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), ia dilantik oleh Prabowo pada 18 Februari 2025. Ia sempat menjabat sebagai Direktur Komunikasi Massa Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi BIN, hingga Staf Ahli Menhan Bidang Politik. Hingga akhirnya, pada Oktober 2024 ia menjabat sebagai Inspektur Utama BIN.

9. Menteri Transmigrasi Letkol (Purn) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara
Dia lulusan Akademi Militer tahun 1999 yang pernah bertugas di Lebanon pada 2006, sebagai tim perdamaian. Ia pensiun pada 2019, serta diketahui pernah menjadi CEO di konsultan komunikasi politik.

10. Sekretaris Utama BGN Brigadir Jenderal (Purn) Sarwono
Sarwono lahir di Makassar pada tahun 1965 dan merupakan lulusan Akademi Militer (AKABRI) tahun 1988. Ia menempuh berbagai pendidikan militer dan kursus internasional, termasuk di Inggris, Australia, Italia, Bangladesh, dan Malaysia, dalam bidang sinyal, operasi perdamaian, dan pertahanan strategis. Dalam karier militernya, ia pernah menjabat sebagai Atase Pertahanan RI di Iran dan menduduki berbagai posisi strategis di BAIS TNI, Kementerian Pertahanan, serta misi PBB di Kongo dan Lebanon. Setelah purnatugas pada 1 September 2023, ia ditunjuk menjadi Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional sejak Oktober 2024.

11. Menteri Luar Negeri Lettu Inf (Purn) Sugiono
Dia sempat bertugas di TNI Angkatan Darat pada 2001, namun ia keluar dari militer pada 2003. Politikus Partai Gerindra tersebut sempat menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024.

12. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Laksdya (Purn) Didit Herdiawan
Dia merupakan lulusan Akademi Angkatan laut tahun 1984, sebelumnya isa sempat menjabat sebagai Ajudan Presiden SBY pada 2004-2009. Selain itu, ia sempat menjabat Wakil Kepala Staf TNI AL pada 2014-2015, Kasum TNi pada 2015-2-19, serta Irjen Kemenhan pada 2019.

13. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Jenderal (HOR) (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan
Dia dilantik Prabowo sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, lulusan Akmil tahun 1970 tersebut memulai karir politiknya sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura pada 1999 – 2000. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Plt Menteri ESDM, Kepala Staf Kepresidenan, Menko Bidang Polhukam, serta Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves).

14. Irjen Kementerian Pertanian Mayjen Irham
Dia menjadi Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian sejak akhir tahun lalu, sebelumnya ia merupakan Wakil Inspektur Jenderal TNI Angkatan Darat yang menjabat sejak 24 Agustus 2023.

15. Wakil Menteri Sekretaris Negara Marsekal Muda (Purn) Bambang Eko
Dia ditunjuk Prabowo sebagai Wakil Menteri Sekretaris Negara, dirinya menyelesaikan Sekolah Perwira pada 1987. Dirinya juga pernah menjabat sebagai Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan (Karo Hukum Setjen Kemhan), hingga dilantik sebagai Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Sosial.

16. Menteri Pertahanan (Menhan) Letnan Jenderal (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin
Dia merupakan lulusan AKABRI tahun 1974 yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan, sebelumnya ia merupakan Asisten Khusus Menteri Pertahanan Bidang Manajemen Pertahanan pada 2019 hingga 2024. Sebelumnya, Sjafrie menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan periode 2010-2014.

17. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Mayor Jenderal (Purn) Lodewyk Pusung
Dia sempat menjabat sebagai Pangdam I/BB pada tahun 2015-2017 hingga Asisten Operasi (Asops) Panglima TNI, dan ia pensiun pada tahun 2018.

18. Sekretaris Kabinet Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya
Dia menjadi salah satu perwira aktif yang mengisi jabatan sipil di Kabinet Merah Putih. Sebelumnya, dia adalah ajudan Prabowo Subianto saat menjadi Menteri Pertahanan. Posisinya tersebut sempat menjadi sorotan, sebab dalam nomenklatur lama Sekretaris Kabinet merupakan jabatan setara menteri. Namun, dalam nomenklatur baru, jabatan Sekretariat Kabinet di bawah Kementerian Sekretaris Negara.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Okt

IRGC Gelar Latihan Perang di Teluk Persia di Tengah Ancaman Serangan AS

Jakarta, aktual.com – Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menggelar latihan militer di kawasan pantai selatan Iran yang berbatasan dengan Teluk Persia, di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat yang sebelumnya melontarkan ancaman serangan.

“Latihan gabungan 1404 (2026) Pasukan Darat IRGC telah dimulai,” lapor televisi pemerintah Iran, merujuk pada tahun ini dalam kalender Iran dan Gregorian.

Latihan tersebut dipusatkan di wilayah pesisir selatan, namun manuver serupa juga dilaporkan berlangsung di sejumlah kawasan lain di dalam negeri. Operasi ini melibatkan berbagai alutsista, mulai dari drone, kapal perang, kendaraan amfibi, rudal darat-ke-laut, roket, hingga artileri berat.

“Langkah-langkah yang sangat baik telah dirancang di berbagai sektor, termasuk rudal, artileri, drone, pasukan khusus, kendaraan lapis baja, dan kendaraan pengangkut personel lapis baja,” kata Mohammad Karami, komandan pasukan darat IRGC, kepada televisi pemerintah.

Ia mengatakan latihan militer tersebut dilakukan “berdasarkan ancaman yang ada,” tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.

Manuver ini berlangsung setelah Washington dan Teheran menyelesaikan dua putaran dialog yang dimediasi Oman guna membahas isu program nuklir Iran. Putaran lanjutan dijadwalkan berlangsung pada Kamis (26/2).

Pemerintah AS berulang kali mendesak Iran menghentikan pengayaan uranium serta membatasi program rudal balistik dan dukungan terhadap kelompok militan di kawasan. Tuntutan tersebut konsisten ditolak oleh Teheran.

Negara-negara Barat menuding Iran berupaya mengembangkan senjata nuklir, tuduhan yang dibantah pemerintah Iran. Teheran menegaskan program nuklirnya ditujukan untuk kepentingan sipil dan damai.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya meningkatkan tekanan diplomatik dan militer terhadap Iran, termasuk dengan pengerahan kekuatan angkatan laut tambahan ke kawasan Timur Tengah serta ancaman serangan apabila kesepakatan tidak tercapai.

Sepekan sebelumnya, angkatan laut Iran juga menggelar latihan militer di kawasan Teluk dan sekitar Selat Hormuz sebagai bagian dari kesiapsiagaan pertahanan mereka.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Kejaksaan Hentikan Kasus Guru Honorer Probolinggo, Kerugian Negara Rp118 Juta Telah Dipulihkan

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna berbicara dengan awak media di Gedung Puspenkum Kejagung, Jakarta, Jumat (20/2/2026). ANTARA/Nadia Putri Rahmani.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna berbicara dengan awak media di Gedung Puspenkum Kejagung, Jakarta, Jumat (20/2/2026). ANTARA/Nadia Putri Rahmani.

Jakarta, aktual.com – Kejaksaan RI menghentikan kasus seorang guru honorer di Probolinggo, Jawa Timur, yang ditetapkan tersangka karena merangkap jabatan sebagai Pendamping Lokal Desa (PLD) sehingga diduga merugikan negara Rp118 juta.

“Sudah (dihentikan) per-hari ini. Dari tadi pagi sudah dihentikan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna saat dihubungi di Jakarta, Rabu (25/2).

Dia mengungkapkan alasan penghentian perkara ini karena kerugian negara telah dipulihkan sebesar Rp118.861.000, sifat perbuatan melawan hukum dalam arti negatif, tersangka tidak diuntungkan, dan kepentingan umum terlayani.

“Kenapa bersifat melawan hukum negatifnya? Karena ini, ‘kan, perbuatan melawan hukumnya ada, tetapi ibaratnya bukan perbuatan tercela,” katanya.

Anang juga menyebut bahwa guru honorer tersebut telah dikeluarkan dari Rutan Kraksaan Probolinggo sejak Jumat (20/2).

Sebelumnya, dikabarkan bahwa seorang guru honorer Muhammad Misbahul Huda ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Probolinggo, karena kerja menyambi sebagai PLD.

Jaksa beranggapan Misbahul telah melakukan tindak pidana korupsi karena menerima honor dari dua pekerjaan yang gajinya bersumber dari anggaran negara. Berdasarkan perhitungan dari kejaksaan, dia diduga telah merugikan negara sebesar Rp118 juta, karena kerja menyambi tersebut.

Kasus ini pun disorot Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman yang menyesalkan adanya kasus ini.

Menurut dia, bisa dipahami bahwa Misbahul tidak menyadari larangan rangkap pekerjaan itu. Ia pun menyoroti penindakan yang dilakukan kejaksaan dalam kasus tersebut.

“Seharusnya jaksa mempedomani Pasal 36 KUHP baru yang mensyaratkan adanya unsur kesengajaan (untuk dipidana),” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Bripda MS Dipecat, Polri Pastikan Proses Pidana Kasus Penganiayaan Siswa MTs di Tual Berlanjut

Bripda MS, tersangka penganiaya siswa di Tual, minta maaf di hadapan sidang kode etik, di Ambon. ANTARA/Winda Herman
Bripda MS, tersangka penganiaya siswa di Tual, minta maaf di hadapan sidang kode etik, di Ambon. ANTARA/Winda Herman

Jakarta, aktual.com – Anggota Brimob Polda Maluku berinisial Bripda MS resmi diberhentikan dari keanggotaan Polri setelah terbukti melakukan penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya siswa MTs berinisial AT (14) di Kota Tual, Maluku. Selain sanksi etik berupa pemecatan, proses hukum pidana terhadap yang bersangkutan tetap berjalan.

“Proses kode etik sudah dilakukan dan sebagaimana diketahui sudah dirilis oleh Bapak Kapolda Maluku Irjen Dadang Hartanto, dengan keputusan sanksi yaitu individu Bripda MS diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026).

Isir menegaskan, langkah etik tersebut tidak menghentikan proses pidana. Berkas perkara kasus ini telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Tual pada Selasa, 24 Februari 2026, untuk diteliti lebih lanjut oleh jaksa penuntut umum.

“Saat ini berkas perkara sudah diserahkan dalam tahap penelitian oleh kawan-kawan jaksa penuntut umum,” ungkap Isir.

“Diharapkan kemudian kelengkapan formil dan materiil bisa lengkap, sehingga kemudian nanti akan diikuti dengan proses penyerahan tersangka dan barang bukti untuk kemudian proses berikutnya masuk ke dalam proses di peradilan,” lanjutnya.

Dalam perkara ini, Bripda MS dikenakan pasal berlapis, yakni Pasal 76C juncto Pasal 80 ayat 3 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Pasal 466 ayat 3 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

“Ancaman pidana maksimalnya 15 tahun kemudian denda paling banyak Rp3 miliar. Saat ini berkas sedang dalam penelitian kelengkapan formil dan materiil oleh jaksa penuntut umum,” jelasnya.

Di sisi lain, Polri juga memberikan perhatian terhadap korban lainnya, yakni NK (15), kakak dari AT, yang mengalami luka dan masih menjalani perawatan intensif dengan pendampingan dari Polda Maluku dan Polres Tual.

“Kami turut merasa kehilangan dan berduka yang mendalam terhadap korban ananda AT. Kami fokus memberikan perawatan kesehatan bagi ananda NK agar bisa pulih kembali,” tutur Isir.

Polri pun membuka ruang pengawasan publik atas proses hukum yang berjalan serta menegaskan komitmen untuk bertindak tegas terhadap anggota yang melanggar hukum.

“Dalam kesempatan ini kami ingin mengajak semua rekan-rekan, termasuk masyarakat, untuk kita mengawal proses ini. Sebagai wujud bahwa Polri adalah institusi yang terbuka, siap untuk menerima kritikan, masukan yang sifatnya kemudian konstruktif,” ujar Isir.

“Kami sadari, kepercayaan dari masyarakat adalah modal dasar dan tambahan semangat bagi kami untuk tetap melaksanakan tugas,” imbuhnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Berita Lain