Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
1 Januari 2026
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
Beranda blog Halaman 227

PUSPAGA Kota Bekasi Gelar Rapat Kerja Perdana, Bahas Sinergi Lintas Sektor untuk Program 2026

Jakarta, aktual.com – Sebagai tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi dan edukasi, PUSPAGA Kota Bekasi menggelar Rapat Kerja (Raker) perdana pada 5 November 2025 dengan mengusung tema “Kolaborasi Lintas Sektor untuk Penguatan Layanan PUSPAGA yang Responsif, Inklusif, dan Berkelanjutan.”

Raker ini bertujuan menyusun arah kebijakan, program kerja, serta inovasi layanan PUSPAGA tahun 2026, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat, dan mitra strategis lainnya. Pelaksanaan kegiatan didukung oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Bekasi.

Kepala DPPPA Kota Bekasi, Ridwan AS, S.H., M.Si., menyampaikan apresiasi atas langkah cepat pengurus baru PUSPAGA yang langsung bergerak melakukan sosialisasi dan rapat kerja pasca pelantikan. Ia menegaskan pentingnya keberlanjutan program dan peningkatan kapasitas layanan keluarga agar PUSPAGA benar-benar menjadi pusat pembelajaran yang ramah dan mudah diakses masyarakat.

Sementara itu, Kepala Bidang Keluarga Berencana DPPKB Kota Bekasi, Drg. Dezi Syukrawati, MARS, menegaskan dukungan pihaknya terhadap program PUSPAGA, khususnya dalam bidang konsultasi dan edukasi keluarga. Ia berharap sinergi antar perangkat daerah dan mitra kerja dapat memperkuat upaya mewujudkan keluarga harmonis, sehat, dan berdaya.

Ketua PUSPAGA Kota Bekasi, Wiwik Hargono, menyampaikan bahwa pengurus baru berkomitmen menghadirkan layanan yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan. Ia menambahkan, semangat kolaborasi menjadi kunci utama dalam membangun PUSPAGA sebagai pusat pembelajaran keluarga yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat modern. (ADV)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Wali Kota Bekasi Paparkan Inovasi Daerah dalam Ajang Innovative Government Award 2025 di Kementerian Dalam Negeri

Jakarta, aktual.com — Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, hari ini memaparkan secara langsung berbagai inovasi unggulan Pemerintah Kota Bekasi dalam sesi penilaian Innovative Government Award (IGA) 2025) yang digelar di Ruang Sidang Utama Kementerian Dalam Negeri dan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Kamis (6/11/2025).

Dalam forum prestisius yang dihadiri oleh jajaran pejabat daerah dari seluruh Indonesia tersebut, Wali Kota Bekasi menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bekasi untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis inovasi dan kolaborasi lintas sektor.

Tri Adhianto memaparkan sejumlah inovasi strategis yang menjadi unggulan Kota Bekasi tahun ini, di antaranya SISVALEN dan BIG HUG

“Kota Bekasi terus bertransformasi menuju pemerintahan yang efektif, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui inovasi digital dan kolaborasi antarperangkat daerah, kami ingin memastikan pelayanan publik menjadi semakin cepat, mudah, dan terpercaya,” ujar Tri Adhianto dalam presentasinya di hadapan tim penilai Kemendagri.

Adapun SISVALEN (Sistem Informasi Pelayanan Validasi SSPD BPHTB Online) merupakan terobosan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang memudahkan masyarakat melakukan validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara daring, meningkatkan efisiensi dan akurasi pelayanan pajak daerah.
Sementara itu, BIG HUG (Bekasi Investment Gathering – Harmonious Urban Government) yang diinisiasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menjadi wadah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan investor dalam menciptakan iklim investasi yang harmonis dan berkelanjutan di Kota Bekasi.

Turut mendampingi Wali Kota Bekasi dalam presentasi tersebut, Kepala DPMPTSP Kota Bekasi, Priadi, Kepala Bapelitbangda Kota Bekasi, Dicky Irawan, serta Kepala Bapenda Kota Bekasi, M. Solikhin, yang masing-masing menjelaskan secara teknis kontribusi inovasi di bidangnya dalam mendukung transformasi pelayanan publik di Kota Bekasi.

Kegiatan presentasi Innovative Government Award (IGA) 2025) kategori Kota hari ini juga diikuti oleh sejumlah kepala daerah lain, yaitu:

Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Wali Kota Bekasi, Wali Kota Bima, Wali Kota Bandar Lampung, Wali Kota Surakarta, Wali Kota Palembang, Wali Kota Surabaya, Wali Kota Mojokerto, Wali Kota Pekalongan, Wali Kota Padang Panjang, Wali Kota Sukabumi.

Dengan keikutsertaan dalam ajang nasional ini, Pemerintah Kota Bekasi menunjukkan keseriusannya dalam mengedepankan tata kelola pemerintahan yang inovatif, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. (ADV)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Wali Kota Bekasi Paparkan Inovasi Daerah dalam Ajang Innovative Government Award 2025 di Kementerian Dalam Negeri

Jakarta, aktual.com — Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, hari ini memaparkan secara langsung berbagai inovasi unggulan Pemerintah Kota Bekasi dalam sesi penilaian Innovative Government Award (IGA) 2025) yang digelar di Ruang Sidang Utama Kementerian Dalam Negeri dan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri, Kamis (6/11/2025).

Dalam forum prestisius yang dihadiri oleh jajaran pejabat daerah dari seluruh Indonesia tersebut, Wali Kota Bekasi menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bekasi untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan berbasis inovasi dan kolaborasi lintas sektor.

Tri Adhianto memaparkan sejumlah inovasi strategis yang menjadi unggulan Kota Bekasi tahun ini, di antaranya SISVALEN dan BIG HUG

“Kota Bekasi terus bertransformasi menuju pemerintahan yang efektif, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui inovasi digital dan kolaborasi antarperangkat daerah, kami ingin memastikan pelayanan publik menjadi semakin cepat, mudah, dan terpercaya,” ujar Tri Adhianto dalam presentasinya di hadapan tim penilai Kemendagri.

Adapun SISVALEN (Sistem Informasi Pelayanan Validasi SSPD BPHTB Online) merupakan terobosan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang memudahkan masyarakat melakukan validasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara daring, meningkatkan efisiensi dan akurasi pelayanan pajak daerah.
Sementara itu, BIG HUG (Bekasi Investment Gathering – Harmonious Urban Government) yang diinisiasi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menjadi wadah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan investor dalam menciptakan iklim investasi yang harmonis dan berkelanjutan di Kota Bekasi.

Turut mendampingi Wali Kota Bekasi dalam presentasi tersebut, Kepala DPMPTSP Kota Bekasi, Priadi, Kepala Bapelitbangda Kota Bekasi, Dicky Irawan, serta Kepala Bapenda Kota Bekasi, M. Solikhin, yang masing-masing menjelaskan secara teknis kontribusi inovasi di bidangnya dalam mendukung transformasi pelayanan publik di Kota Bekasi.

Kegiatan presentasi Innovative Government Award (IGA) 2025) kategori Kota hari ini juga diikuti oleh sejumlah kepala daerah lain, yaitu:

Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Wali Kota Bekasi, Wali Kota Bima, Wali Kota Bandar Lampung, Wali Kota Surakarta, Wali Kota Palembang, Wali Kota Surabaya, Wali Kota Mojokerto, Wali Kota Pekalongan, Wali Kota Padang Panjang, Wali Kota Sukabumi.

Dengan keikutsertaan dalam ajang nasional ini, Pemerintah Kota Bekasi menunjukkan keseriusannya dalam mengedepankan tata kelola pemerintahan yang inovatif, efektif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. (ADV)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Aktivis 98 Sebut Bentuk Penghapusan Sejarah 

Jakarta, Aktual.com – Wacana pengusulan Soeharto sebagai pahlawan nasional kembali menuai sorotan tajam dari kalangan aktivis. Savic Ali, salah satu Aktivis Pergerakan tahun 1998, menyebut langkah tersebut sebagai bentuk pengaburan sejarah (whitewashing) terhadap masa kelam kepemimpinan Orde Baru.

“Ya saya kira ini sebuah upaya whitewashing ya, menghapus dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh Pak Harto,” ujar Savic, Kamis (6/11/2025).

Ia menilai bahwa penetapan Soeharto sebagai pahlawan akan menghilangkan legitimasi kritik terhadap karakter kepemimpinannya.

Menurut Savic, jika Soeharto diberi gelar pahlawan, maka pesan tentang sifat diktator, tiran, dan korup yang melekat padanya akan menjadi tidak sah.

“Untuk dibersihkan, karena kalau Pak Harto tetapkan sebagai pahlawan kan artinya pesannya gak sah lagi,” katanya.

Savic juga menyoroti keterlibatan kekuatan politik dalam wacana tersebut, terutama dari Golkar dan Presiden Prabowo yang berasal dari latar belakang militer.

“Pak Harto itu adalah figur penting, baik buat Golkar, baik buat militer,” ujarnya.

Ia menilai bahwa kekuasaan saat ini dimanfaatkan untuk mengangkat kembali figur Soeharto sebagai simbol penting.

“Ketika mereka sekarang memang memegang kekuasaan, ya dimanfaatkan untuk menjadikan Pak Harto sebagai pahlawan,” ucapnya.

Savic mengingatkan bahwa sejarah sering kali ditulis oleh pihak yang menang dan berkuasa. “Dan kita tahu memang ada ungkapan kan, sejarah itu pilih para pemenang, ditulis oleh para pemenang,” tuturnya.

Savic menegaskan bahwa pelanggaran terhadap prinsip hidup dan hak asasi manusia tidak bisa ditoleransi.

“Sudah membuat banyak sekali nyawa manusia di Republik ini hilang dan itu rakyatnya sendiri,” pungkasnya.

Penolakan gelar pahlawan bagi Soeharto didasarkan pada prinsip keadilan sejarah. Ia menegaskan bahwa pelanggaran terhadap hak hidup manusia tidak bisa ditoleransi, dan penghapusan jejak kejahatan masa lalu hanya akan memperburuk luka sejarah bangsa.

Laporan: Yassir Fuady

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

DPC Gerindra Makassar Tolak Keinginan Budi Arie Masuk Anggota

Makassar, aktual.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Makassar menegaskan sikapnya menolak keinginan Budi Arie untuk bergabung ke Partai Gerindra. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Ketua DPC Gerindra Kota Makassar, Eric Horas, usai rapat koordinasi bulanan yang digelar di Makassar. Menurutnya, meski Partai Gerindra adalah partai terbuka, ada prinsip dan arah perjuangan partai yang harus dipahami dan dijalankan oleh setiap kader.

Eric menjelaskan bahwa Partai Gerindra pada dasarnya terbuka untuk siapa pun yang ingin bergabung, selama memenuhi syarat umum sebagai warga negara Indonesia berusia minimal 17 tahun. Namun, ia menekankan bahwa menjadi bagian dari Gerindra tidak cukup hanya dengan latar belakang dukungan terhadap figur tertentu.

“Partai Gerindra terbuka untuk siapa saja yang memenuhi syarat umum serta memahami arah perjuangan partai. Kalau karena Pak Budi Arie merasa pernah berjuang memenangkan Bapak Prabowo, itu memang kewajiban setiap kader, tetapi tidak cukup hanya di situ,” ujar Eric Horas.

Lebih lanjut, Eric menambahkan bahwa Partai Gerindra memiliki garis perjuangan yang tegas dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Karena itu, setiap orang yang ingin bergabung harus benar-benar memahami nilai perjuangan tersebut.

“Kami ingin memastikan bahwa siapa pun yang masuk ke Gerindra bukan hanya karena momentum politik, tetapi karena memiliki komitmen jangka panjang terhadap cita-cita perjuangan partai,” tegasnya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Makassar, Kasrudi, juga menyampaikan pandangan serupa. Ia menegaskan bahwa Gerindra memang partai terbuka, namun tidak serta merta menerima siapa pun tanpa pertimbangan matang. “Partai Gerindra akan melihat dan mempertimbangkan setiap orang yang ingin bergabung. Harus jelas tujuannya, jangan sampai ke depan justru menimbulkan ketidakharmonisan dalam internal partai. Kalau ada potensi itu, tentu kami menolak,” ujarnya.

Kasrudi menilai bahwa menjaga soliditas internal partai jauh lebih penting dibanding sekadar menambah jumlah kader. Ia berharap setiap keputusan partai tetap mengedepankan kepentingan bersama dan menjaga marwah perjuangan Partai Gerindra di tingkat daerah maupun nasional. “Kami tidak ingin dinamika politik personal mengganggu stabilitas dan kekompakan kader di Makassar,” tambahnya.

Sebelumnya, Budi Arie secara terbuka menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan Partai Gerindra dalam Kongres III Projo yang digelar di Jakarta pada Sabtu, 1 November 2025. Pernyataan tersebut kemudian menuai berbagai tanggapan dari internal Partai Gerindra, termasuk dari DPC Gerindra Kota Makassar yang secara tegas menyatakan penolakannya dengan alasan menjaga konsistensi arah perjuangan dan keharmonisan internal partai.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Kontribusi Sektor Ekonomi Kreatif Tembus Rp1.500 Triliun, Serap 26,47 Juta Pekerja 

Jakarta, Aktual.com — Pemerintah menegaskan peran ekonomi kreatif (ekraf) sebagai salah satu penopang utama perekonomian nasional. Setelah satu tahun masa kerja, kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tercatat telah melampaui Rp1.500 triliun dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 26,47 juta orang, mayoritas berasal dari kelompok usia muda.

Laporan capaian tersebut disampaikan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekraf Teuku Riefky Harsya dalam Rapat Terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Rabu (5/11).

Riefky menyebut ketahanan ekraf terbukti kuat di tengah tekanan ekonomi global. Pada semester pertama 2025, investasi sektor ini mencapai Rp90,1 triliun atau 66 persen dari target tahunan. Sementara nilai ekspor menembus 12,9 miliar dolar AS, tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Subsektor fesyen, kriya, dan kuliner masih menjadi tulang punggung ekspor, dengan Amerika Serikat sebagai pasar utama disusul Swiss, Jepang, dan Uni Emirat Arab.

Pusat aktivitas investasi ekraf masih bertumpu di Jakarta dengan nilai Rp25,97 triliun, lalu Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah. Namun, pertumbuhan ekonomi kreatif disebut tidak lagi bersifat sentralistik.

“Banyak inisiatif dan pelaku muda yang justru lahir dari daerah. Ekraf bergerak dari komunitas, lalu membentuk ekosistem yang lebih besar,” kata Riefky kepada wartawan di Jakarta, Kamis (6/11/2025).

Memasuki 2026, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat dampak ekonomi kreatif, terutama dalam peningkatan ekspor, akses investasi, dan pengembangan tenaga kerja.

Salah satunya melalui pengembangan Ekraf Business Forum yang akan memperluas kolaborasi dengan negara mitra seperti Prancis, UEA, Saudi, Jerman, dan Rusia. Indonesia juga akan kembali menjadi tuan rumah World Conference on Creative Economy (WCCE) 2026 yang diikuti lebih dari 50 negara, untuk mempertegas posisi Indonesia sebagai pusat ekosistem kreatif global.

Dari sisi peningkatan ekspor, pemerintah menargetkan capaian USD 27,85 miliar melalui program Akselerasi Ekspor Kreasi Indonesia (ASIK) dan kampanye internasional Creative by Indonesia. Program ini dirancang untuk membangun identitas global produk kreatif lokal, serupa strategi branding Cool Japan dari Jepang maupun Kitchen of the World dari Thailand.

Pemerintah juga menyiapkan skema insentif bagi subsektor film, gim, dan aplikasi guna mendorong komersialisasi kekayaan intelektual. Sementara penguatan talenta dilakukan melalui pelatihan digital Gen Matic dan Emak Matic serta inkubasi pekerja kreatif melalui program Kreatorium.

Untuk memberi arah jangka panjang, pemerintah tengah menyusun Rencana Induk Ekonomi Kreatif (Rindekraf) 2026–2045 sebagai panduan pengembangan ekosistem kreatif hingga dua dekade ke depan.

“Dengan arah kebijakan yang jelas dan dukungan lintas kementerian serta daerah, kita optimistis ekonomi kreatif dapat menjadi pilar menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Riefky.

Laporan: Rachma Putri

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

1...226227228...43,136Halaman 227 dari 43,136

Berita Lain

aktual.com
Aktual adalah media pemberitaan yang dikelola oleh PT Caprof Media Negeri (CMN) yang memiliki kecepatan, ketepatan pemberitaan, selalu memberitakan kebenaran, terhangat serta dapat dipercaya dan teraktual.
Hubungi kami: redaksi[at]Aktual.com
Facebook Instagram TikTok Twitter WhatsApp Youtube
© Copyright 2012-2026 Aktual.Com - Terhangat Terpercaya