23 Desember 2025

AktualTV
Lensa Aktual
- MPR RI Kukuhkan Deputi Administrasi dan Pejabat Fungsional, 79 Pegawai Raih Satyalencana
  
  BTN Bidik Jadi Bank Utama Holding Danareksa, Siapkan Pembiayaan Rp4,5 Triliun
  
  Generali Indonesia Konsisten Dorong Gaya Hidup Sustainable lewat Semarang 10K
  
  BTN Inspire Corner UI: Mempersiapkan Profesional di Era AI
  
  Peringati Hari Disabilitas Internasional, Generali Indonesia Tegaskan Komitmen DEI
  
  Semua Flash Photos Gallery Infografis
Tatap Redaksi
Kaki Hari
Voice of Freedom
Majalah
English Flash

Aktual.com

bank bjb Catat Laba Rp1,37 Triliun, Tumbuh Positif Sepanjang 2025

29 Oktober 2025, 16:24

IMG_20251029_185527 — Direktur Utama bank bjb Yusuf Saadudin, Direktur Keuangan Hana Dartiwan, Direktur Konsumer & Ritel Nunung Suhartini, Direktur Korporasi & UMKM Mulyana, Direktur Operasional & Teknologi Informasi Ayi Subarna, serta Pemimpin Divisi Corporate Secretary Herfinia saat public expose. Aktual/DOK BJB

Jakarta, aktual.com – bank bjb kembali menorehkan kinerja gemilang sepanjang tahun 2025. Hal itu tercermin dari capaian laba konsolidasi sebesar Rp1,37 triliun, yang diumumkan dalam agenda Earnings Call 3Q 2025, Rabu (29/10).

Kegiatan tersebut dihadiri jajaran manajemen, antara lain Direktur Utama bank bjb Yusuf Saadudin, Direktur Keuangan Hana Dartiwan, Direktur Konsumer & Ritel Nunung Suhartini, Direktur Korporasi & UMKM Mulyana, Direktur Operasional & Teknologi Informasi Ayi Subarna, serta Pemimpin Divisi Corporate Secretary Herfinia.

Yusuf Saadudin menyampaikan, capaian ini merupakan hasil dari pengelolaan aset dan liabilitas yang lebih prudent, optimalisasi potensi fee-based income, serta efisiensi operasional yang konsisten. “Dengan strategi yang terukur, bank bjb berhasil mencatat laba sebelum pajak sebesar Rp1,37 triliun hingga kuartal III 2025,” ujarnya.

Selain kinerja keuangan yang solid, bank bjb juga memperkuat transformasi digital melalui KGB Pisan (Pinjaman ASN), produk pinjaman digital yang menyalurkan pembiayaan kepada lebih dari 5.800 debitur hanya dalam satu tahun. Produk ini menjadi terobosan dengan proses kredit sepenuhnya digital — tanpa interaksi fisik — dan waktu persetujuan lebih efisien. Ke depan, layanan ini akan diperluas untuk pengajuan kredit baru.

Sebagai entitas pengendali grup, bank bjb juga memperkuat sinergi dengan tiga bank anak dan dua lembaga keuangan non-bank. Langkah ini diambil untuk membuka ruang pertumbuhan baru sekaligus meningkatkan efisiensi dan profitabilitas grup secara berkelanjutan.

Komitmen terhadap keuangan berkelanjutan juga menjadi fokus utama. Hingga September 2025, portofolio pembiayaan hijau bank bjb mencapai Rp15,2 triliun, dengan fokus pada pembiayaan sektor lingkungan, UMKM hijau, dan transportasi rendah emisi. Penerbitan Sustainable Bond senilai Rp1 triliun turut memperkuat langkah nyata bank bjb dalam mendukung agenda ekonomi hijau nasional.

Dari sisi fundamental, arah kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia memberikan momentum positif bagi bank bjb untuk memperkuat daya saing dan profitabilitas. Salah satu strategi utama yang ditempuh yakni efisiensi biaya dana, yang dampaknya akan terlihat pada kuartal IV 2025 dan semakin optimal pada tahun 2026.

Selain itu, bank bjb juga terus mendorong penghimpunan dana ritel dan memperluas kerja sama pengelolaan payroll untuk menjaga struktur pendanaan yang efisien. Upaya tersebut diperkuat melalui manajemen loan pricing yang adaptif terhadap dinamika pasar.

Dari sisi kinerja keuangan, total aset bank bjb tumbuh 2,8% menjadi Rp215,9 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) secara konsolidasi tercatat sebesar Rp160,2 triliun, sementara penyaluran kredit dan pembiayaan meningkat 3,5% menjadi Rp142,9 triliun. Rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) berada di level 85,3%, mencerminkan keseimbangan likuiditas dan penyaluran kredit yang sehat.

Dengan capaian tersebut, bank bjb menegaskan posisinya sebagai bank pembangunan daerah dengan kinerja paling solid, sekaligus berkomitmen tumbuh berkelanjutan melalui inovasi, digitalisasi, dan penguatan sinergi di seluruh lini bisnis.

Mantan Ketua PN Jaksel Dituntut Pidana 15 Tahun Terkait Kasus Dugaan Suap CPO

29 Oktober 2025, 16:05

Sidang pembacaan surat tuntutan kasus dugaan suap terhadap putusan lepas (ontslag) perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (29/10/2025). ANTARA/Agatha Olivia Victoria.

Jakarta, aktual.com – Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan periode 2024-2025 Muhammad Arif Nuryanta atau mantan Ketua PN Jaksel itu dituntut pidana penjara selama 15 tahun terkait kasus dugaan suap terhadap putusan lepas (ontslag) perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) pada tahun 2023-2025.

Dalam sidang pembacaan surat tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (29/10), Jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Agung (Kejagung) Syamsul Bahri Siregar meyakini Arif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima suap secara bersama-sama.

“Hal ini diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (2) juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” kata JPU dalam sidang itu.

Selain pidana penjara, JPU menuntut agar Arif dijatuhkan pidana denda sebesar Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Arif juga dituntut agar dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp15,7 miliar, dengan memperhitungkan aset terdakwa yang telah dilakukan penyitaan dalam penyidikan sebagaimana pembayaran uang pengganti berupa bangunan dan tanah.

Adapun hukuman tersebut diikuti dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 bulan setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut.

“Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda lagi yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 tahun,” ungkap JPU.

Sebelum melayangkan tuntutan, JPU mempertimbangkan perbuatan Arif yang tidak mendukung program rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), telah mencederai kepercayaan masyarakat khususnya terhadap institusi lembaga peradilan yudikatif, serta telah menikmati hasil tindak pidana, sebagai hal memberatkan.

“Sementara hal meringankan yang dipertimbangkan, yakni terdakwa belum pernah dihukum,” tutur JPU.

Dalam perkara tersebut, Arif didakwa menerima suap senilai Rp15,7 miliar saat menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat.

Suap diduga diterima dari Ariyanto, Marcella Santoso, Junaedi Saibih, dan Syafei selaku advokat atau pihak yang mewakili kepentingan terdakwa korporasi pada kasus CPO, yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group.

Uang diterima bersama-sama dengan Panitera Muda Perdata PN Jakarta Utara Wahyu Gunawan, beserta tiga hakim yang menyidangkan kasus tersebut, yakni Djuyamto, Ali Muhtarom, dan Agam Syarief Baharudin, dengan total sebesar 2,5 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara dengan Rp40 miliar.

Secara perinci, uang suap yang diterima Arif, Wahyu, serta ketiga hakim lainnya diterima sebanyak dua kali. Penerimaan pertama berupa uang tunai 500 ribu dolar AS atau senilai Rp8 miliar, yang diterima Arif sebesar Rp3,3 miliar; Wahyu Rp800 juta; Djuyamto Rp1,7 miliar; serta Agam dan Ali masing-masing Rp1,1 miliar.

Kemudian penerimaan kedua berupa uang tunai 2 juta dolar AS atau senilai Rp32 miliar, yang dibagi kepada Arif sebesar Rp12,4 miliar; Wahyu Rp1,6 miliar; Djuyamto Rp7,8 miliar; serta Agam dan Ali masing-masing Rp5,1 miliar.

Atas perbuatannya, Arif didakwa melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 6 ayat (2) atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 11 atau Pasal 12 B jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Kabar Baik! Kemenekraf Buka Program Inkubasi untuk Para Desainer dan Pelaku Fesyen, Simak Persyaratannya

29 Oktober 2025, 16:04

IMG_20190516_020758 — Suasana fashion show dengan tema "Blessing Of Ramadan" di La Moda Cafe, Plaza Indonesia, Jakarta, Rabu (15/5/2019). Plaza Indonesia sebagai pusat ritel dan gaya hidup terkemuka kembali merancang pagelaran busana Ramadan In Style. Pagelaran tahun ini yang bertemakan "Blessing Of Ramadan" ini dihadirkan sepanjang bulan Ramadan. Plaza Indonesia memberikan ruang bagi tenant retail dalam mempertunjukkan koleksi modest wear terbaru dan karya eksklusif mereka di bulan Ramadan dalam fashion show yang berlangsung pada 15 Mei, 21 Mei, dan 28 Mei 2019 di La Moda Cafe, Plaza Indonesia. AKTUAL/STR-Eko S Hilman

Kabar Baik! Dibuka Program Inkubasi untuk Para Desainer dan Pelaku Fesyen, Simak Persyaratannya

Jakarta, Aktual.com – Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) membuka pendaftaran program IDE.IND 2025, sebuah ajang pembinaan dan pengembangan bagi desainer serta pelaku usaha fesyen di berbagai daerah. Program ini akan menjadi ruang bagi talenta lokal untuk memperluas jejaring, memperkuat daya saing, dan mempersiapkan diri menghadapi pasar global.

Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menjelaskan, sektor fesyen terus menunjukkan kontribusi besar terhadap ekspor nasional dan penyerapan tenaga kerja. “Melalui IDE.IND 2025, kami ingin menghadirkan ekosistem pembelajaran yang mendorong kolaborasi dan inovasi agar pelaku fesyen Indonesia bisa berkembang lebih jauh,” ucapnya.

Program ini digelar oleh Direktorat Fesyen Kemenekraf dan mencakup enam wilayah, yaitu Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Setiap peserta yang lolos kurasi akan mengikuti pelatihan intensif serta mendapatkan kesempatan menampilkan karya dalam pameran nasional tanpa biaya.

Direktur Fesyen Kemenekraf Romi Astuti menyebut bahwa IDE.IND 2025 bukan sekadar pelatihan, tetapi bagian dari upaya membangun sistem industri fesyen yang inklusif dan berkelanjutan. “Kami ingin memastikan para pegiat fesyen memiliki akses terhadap ilmu, pasar, dan mitra bisnis. Karena kreativitas saja tidak cukup tanpa pemahaman tentang strategi dan keberlanjutan,” ujarnya.

IDE.IND 2025 terdiri dari tiga tahapan, yakni kurasi, bootcamp, dan pameran. Selama pelatihan, peserta akan mendapatkan pendampingan terkait pengembangan desain, peningkatan kualitas produk, hingga strategi promosi digital dan e-commerce. Tak hanya itu, mereka juga akan mendapat materi tentang HKI, sertifikasi produk, serta sesi berbagi pengalaman bersama pelaku industri fesyen nasional.

Pendaftaran program berlangsung hingga 31 Oktober 2025 pukul 23.59 WIB melalui situs resmi ekr.af/ideind2025. Peserta yang terpilih akan menjalani proses pembinaan dan berkesempatan memperkenalkan karyanya di salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Jawa Barat.

Melalui program ini, Kemenekraf menegaskan komitmennya dalam mencetak jenama fesyen lokal yang tidak hanya kreatif, tetapi juga memiliki visi bisnis yang kuat. IDE.IND 2025 menjadi bagian dari langkah nyata pemerintah untuk memperkuat ekosistem ekonomi kreatif yang berbasis budaya, inovasi, dan keberlanjutan.

Laporan: Rachma Putri

Artikel ini ditulis oleh:

Eroby Jawi Fahmi

Isnur: Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Perlihatkan Penguatan Otoritarianisme dan Militeristik

29 Oktober 2025, 15:04

Jakarta, aktual.com – Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menilai bahwa satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan kecenderungan menguatnya corak otoritarianisme dan militeristik di berbagai lini pemerintahan.

“Semua lahan, semua kebijakan, semua tempat, semua struktur pemerintahan diisi oleh militer dan polisi. Ngurus Makan Bergizi saja pakai tentara, kira-kira begitu. Ngurus Koperasi (Merah-Putih) pakai tentara,” katanya saat memberikan sambutan pada peringatan Ulang Tahun YLBHI ke-55 di Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Isnur menambahkan, meski kondisi tersebut menunjukkan tantangan yang serius, ia tetap optimistis bahwa pengalaman panjang gerakan bantuan hukum akan menjadi modal untuk menghadapi situasi tersebut.

“Tapi saya yakin, sejarah yang kita lalui, jejak yang kita dapatkan, pengetahuan yang kita bangun selama ini menjadi bekal kita bersama menghadapi itu semua,” tambahnya.

Menurutnya, momentum 55 tahun YLBHI menjadi saat penting untuk membaca ulang kondisi demokrasi, negara hukum, dan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Ia menyinggung kiprah berbagai kelompok masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya yang selama ini berjuang mendorong hadirnya kebijakan dan undang-undang pro-rakyat.

“Membaca rekan-rekan perempuan, setiap Maret, mengadakan aksi di bulan Maret, membaca teman-teman kelompok yang rentan, yang termarjinalkan berjuang, memajukan haknya, mendorong hadirnya undang-undang disabilitas, undang-undang tentang buruh migran, undang-undang tentang bantuan hukum…,” jelasnya.

Dalam refleksinya atas perjalanan lima tahun memimpin YLBHI, Isnur menekankan pentingnya membaca sejarah 55 tahun lembaga tersebut untuk memahami arah demokrasi Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa para aktivis YLBHI telah menjadi oposisi sejati sejak masa pemerintahan Soeharto hingga Prabowo.

“Maka merawat YLBHI, merawat gerakan masyarakat sipil, merawat gedung ini, adalah bagi saya merawat harapan, merawat kesetaraan, merawat tentang Indonesia ke depan. Karena sekarang semakin sempit ruang-ruang untuk kita bertemu,” ujarnya.

Isnur juga menyoroti semakin sempitnya ruang publik bagi organisasi masyarakat untuk berkumpul. Ia mengenang masa sebelum 2010, ketika tempat seperti Tugu Proklamasi dan taman-taman kota masih mudah diakses untuk kegiatan publik, namun kini kondisinya berbeda.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa gedung YLBHI memiliki makna historis dan sosial yang dalam karena pernah menjadi tempat penampungan pasien RSCM yang tidak tertampung, serta pengungsian bagi warga Rohingya selama berbulan-bulan.

“Bagi saya kalau ini kita anggap sebagai simbol rumah perjuangan, rumah pergerakan, mari kita rawat bersama-sama. Mari kita kembalikan ruang ini sebagai ruang yang maksimal rekan-rekan menggunakannya berkumpul,” terangnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

Rencana Kenaikan Tarif TransJakarta, kisaran 5 hingga 7 Ribu

29 Oktober 2025, 14:12

Jakarta, aktual.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah merancang penyesuaian tarif TransJakarta menjadi Rp5.000 hingga Rp7.000. Kebijakan ini memicu kekhawatiran masyarakat di kawasan penyangga Jabodetabek yang selama ini bergantung pada layanan bus kota untuk mobilitas harian menuju ibu kota.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa kenaikan tarif diperlukan untuk menekan beban subsidi yang terus membengkak, ia menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat mengalami pemangkasan, sehingga perlu ada penyesuaian agar anggaran tetap efisien.

“Kami sedang menyiapkan penyesuaian tarif agar tetap rasional, tanpa membebani masyarakat kecil,” ujar Pramono Dalam Rapat Koordinasi Integrasi Transportasi di Balai Kota, Rabu (29/10).

Pemprov DKI saat ini masih melakukan kajian sebelum menetapkan tarif final. Kajian ini melibatkan berbagai pihak, guna memastikan kebijakan yang diambil tidak memberatkan kalangan menengah ke bawah.

Sebagai langkah kompensasi, Pemprov DKI juga menggulirkan rencana pembangunan fasilitas park and ride di lima kota penyangga. Fasilitas ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk beralih ke angkutan umum, sekaligus mengurangi kemacetan di pusat kota.

Namun, pelaksanaan program park and ride bergantung pada kesiapan masing-masing daerah. Pemerintah daerah diminta menyediakan lahan dan mengelola retribusi sebagai sumber pemasukan baru. “Fasilitas ini bisa jadi pemasukan daerah, sekaligus memaksa warga beralih ke angkutan umum,” kata Pramono.

Rencana ini masih dalam tahap koordinasi lintas wilayah. Pemerintah berharap sinergi antara DKI Jakarta dan kota-kota penyangga dapat menciptakan sistem transportasi yang lebih terintegrasi, efisien, dan berkelanjutan bagi seluruh warga Jabodetabek.

(Yassir Fuady)

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain