Jakarta, Aktual.co — Menteri ESDM Sudirman Said merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari peranan Petral, sehingga apa yang disampaikannya terkait dengan tudingannya kepada SBY sebagai sikap penistaan.

Demikian disampaikan mantan juru bicara Demokrat, Rachland Nashidik dalam acara konfrensi persnya, di Jakarta, Sabtu (23/5).

“Sudirman Said sendiri pada kenyataannya adalah bagian yang tidak dipisahkan dari sejarah Petral dan tata kelola minyak yang saat ini dikecam dengan hebat,” ujarnya.

Dikatakan Rachland, Petral yang berdiri pada tahun 1970-an, yakni pada masa Presiden Soeharto itu, faktanya tidak dibubarkan oleh presiden-presiden sesudahnya yakni BJ Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri dan SBY.

“Maka bila Sudirman bermaksud cuci tangan dan melemparkan kesalahan, ia harus bukan hanya menuding SBY, namun sekurang-kurangnya juga menyalahkan Megawati,” seru dia.

Oleh karena itu, sambung dia, Presiden Jokowi perlu secara terbuka menjelaskan sikapnya terkait pernyataan pembantunya itu.  Lantaran hal harus dilakukan presiden untuk membebaskan dari spekulasi di tengah masyarakat.

“Bagaimanapun juga seorang pemimpin harus mengambil tanggung jawab atas kesalahan anak buahnya,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Eka

Jakarta, Aktual.co — Tudingan Menteri ESDM Sudirman Said kepada Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal pembubaran Petral dan pemberantasan mafia migas sering terhenti di meja istana ketika menjadi presiden. Pernyataan itu pun terus mendapat tanggapan serius dari kader partai bintang mercy tersebut.

Sekretaris Departemen Politik, Hukum dan Keamanan DPP Partai Demokrat, Rachland Nashidik mengingatkan agar Presiden Jokowi untuk bijak dengan tidak menyalahkan kebijakan yang ada pada rezim sebelumnya.

“Kami tunduk pada etika demokrasi bahwa pemerintah pemenang pemilu berhak mendapat keleluasaan untuk membuat kebijakan baru, termasuk membubarkan Petral. Kami tidak pernah mengambil posisi untuk menghalangi atau apalagi menggagalkan kebijakan tersebut,” klaim Rachland dalam konfrensi persnya, di kawasan Epicentrum, Jakarta, Sabtu (23/5).

Lebih lanjut, ia menjelaskan terkait dengan peryataan Menteri BUMN Dahlan Iskan ketika itu untuk membubarkan Petral yang direspon oleh SBY agar untuk melakukan pembenahan terhadap Pertamina. Bahkan, sambung dia, Presiden RI ke IV itu juga meminta Dahlan Iskan memintanya melihat kemungkinan agar pertamina dapat mengimpor langsung tanpa perantara.

“Artinya dengan kata lain, harus digaris bawahi, bila pada saat itu Dahlan Iskan membangun wacana pembubaran Petral, itu adalah rangka perintah Presiden SBY, ” sebut dia.

“Namun pada kenyataannya hingga berakhir masa jabatannya di kabinet, Dahlan Iskan tidak pernah sampai pada kesimpulan untuk membubarkan Petral. Tidak pernah melakukan studi untuk menilai Petral dalam kompleks tata kelola minyak dan gas bumi pada saat itu,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Eka