Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengatakan jika parlemen akan menyediakan area bagi mahasiswa maupun masyarakat yang berunjuk rasa di lingkungan DPR RI.
Hal itu disampaikan Fahri menyusul rencana kegiatan unjuk rasa dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada hari ini.
“Kedepan, DPR RI akan siapkan tempat bagi mahasiswa untuk berdemo. Di tempat itu silahkan melakukan unjuk rasa, unjuk pendapat,” ucap Fahri.
Masih kata dia, ada pun area yang akan diberikan kepada mahasiswa untuk melakukan demo yakni taman di sekitar gedung DPR hingga Taman Ria Senayan.
“Hingga Taman Ria, kita akan buka untuk aksi demo tersebut,” ungkap politisi PKS itu.
Ia menjelaskan, dibukanya area untuk berdemo selain untuk menyampaikan kebebasan berpendapat, juga tidak mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, rencananya pada Kamis (21/5) esok, pihaknya akan menerima sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa untuk meminta pendapat dan masukan terkait rencana DPR RI tersebut.
“Kita undang lebih dekat ke dalam, tak bagus di luar sana berdemo, ganggu jalan, ganggu masyarakat. Jamin akan aman bila demo di dalam karena ada tempat,” pungkas dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang

Jakarta, Aktual.co — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periksa mantan karyawan Permai Grup, Budi Witarsa, Rabu (20/5). Dia akan diperiksa terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazaruddin (MNZ).
“Iya benar, yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka MNZ,” jelas Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK, Priharsa Nugraha, saat di konfirmasi.
Bukan hanya Budi, penyidik KPK juga akan memeriksa dua orang lainnya, yakni Irwan dan Herlina Pakpahan. Keduanya berlatarbelakang sebagai pegawai swasta.
Selain penelisik kasus TPPU Nazaruddin, lembaga antirasuah juga akan mendalami kasus korupsi beberapa proyek yang dikerjakan PT Duta Graha Indah (DGI). Perusahaan itu, adalah milik Nazaruddin yang memenangkan tender pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Jakabaring, Palembang pada 2011 silam.
Seperti diketahui, modus TPPU Nazaruddin dilakukan dengan membeli sejumlah saham PT Garuda Indonesia. Adapun nilai sahan Garuda yang dibeli Nazar sebesar Rp300,85 miliar oleh Nazaruddin. Rincian saham itu terdiri dari Rp300 miliar untuk Rp400 juta lembar saham dan fee Rp850 juta untuk Mandiri Sekuritas.
Diduga kuat, uang pembelian saham itu didapat dari berbagai korupsi perusahaan Nazar yang menggarap proyek-proyek di Kementerian. Salah satunya melalui proyek pengadaan fasilitas, riset terpadu dan alih telknologi produksi vaksin flu burung untuk manusia, di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tahun anggaran 2008-2010.
Dalam proyek tersebut, dua perusahaan Nazar, yakni PT Anugrah Nusantara dan PT Exartech Technologi berhasil memenangkan proyek yang nilainya melebihi Rp1 triliun.
Menurut audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menangnya perusahaan Nazar pada proyek vaksin flu burung itu, dibantu oleh berbagai pihak, antara lain PT Bio Farma dan Departemen Kesehatan.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby

Jakarta, Aktual.co — Polri telah melayangkan surat peringatan sebanyak tiga kali kepada para eks Pati Polri, terkait penertiban terhadap rumah dinas yang telah memasuki masa kadarluwarsa.
Kepala Pelayanan Markas Besar (Kayanma) Polri Kombes Lotharia Latif mengaku, sudah memperingatkan beberapa tahun lalu ke para mantan Perwira tinggi Polri yang menempati dua kawasan kompleks dinas.  
“Dari 6 rumah dinas di kompleks Cipinang Bunder dan 15 di Jalan Wijaya yang telah habis perizinan, tinggalnya kita lakukan komunikasi tapi belum ada titik temu maka kita lakukan dua kali surat teguran sebelumnya pada 26 September 2014 dengan batas waktu sebulan dan 27 Oktober 2014,” kata Latif di Mabes Polri, Rabu (20/5). 
Lantaran peringatan tersebut tidak digubris, Latif mengatakan pihaknya menyampaikan surat peringatan terakhir yang disampaikan pada bulan ini. “Sesuai petunjuk yang ada kita lakukan teguran ketiga pada 18 Mei 2015 dengan batas akhir penempatan 25 Mei 2015 atau senin depan.”
Sebagai solusi, pihak Polri akan menyediakan flat untuk para penghuni rumah dinas yang diduga melakukan penyalahgunaan perizinan tinggal tersebut.  “Kepada penghuni sudah diberi alternatif solusi akan diberi akomodasi flat Polri yang ada di Jati Rangga, Bekasi.”
Sebelumnya dikabarkan, Polri melakukan penertiban rumah dinas perwira Polri yang telah menyelesaikan masa bakti dikarenakan adanya penyalahgunaan perizinan tinggal. Adapun penyalahgunaan yang dilakukan para eks Pati Polri terhadap rumah dinas mereka ini antara lain penempatan yang tidak sesuai.

Artikel ini ditulis oleh:

Wisnu